Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Sabtu, 23 Sep 2017 - 17:23:54 WIB
Bagikan Berita ini :

Soal 5.000 Senpi Ilegal, DPR Akan Konfirmasi ke Panglima TNI

64panglimatanigatot2.jpg
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi mengatakan, pihaknya akan meminta keterangan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang pernyataannya bahwa ada pihak yang mencatut Presiden Joko Widodo untuk membeli 5.000 senjata api (senpi) ilegal.

Menurut Arwani, keterangan Gatot diperlukan agar tidak ada informasi yang simpang-siur.

"Untuk konfirmasi terkait pernyataan Panglima TNI ini, saya mengusulkan sebaiknya Komisi I DPR segera mengundang pihak terkait, baik Panglima TNI maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan secara lebih komprehensif," ujar Arwani saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (23/9/3017).

"Langkah tersebut untuk membuat terang informasi karena menyangkut pertahanan NKRI. Di samping juga agar masalah ini tidak menjadi desas desus di publik secara liar," tambahnya.

Sebelumnya Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra juga meminta Gatot untuk mengungkap pihak yang akan mengimor senpi ilegal. Sebab, pernyataan Gatot tersebut justru menimbulkan polemik, bila tidak disampaikan dengan data dan fakta.

"Tidak lengkap datanya," kata Supiadin.

Politisi Nasdem ini mengharapkan, Gatot Nurmantyo bisa memberikan penjelasan rinci ke publik soal pernyataannya tersebut. Bagaimana pun, tidak boleh ada institusi yang boleh mencatut nama Presiden untuk keuntungan pribadi. (plt)

tag: #panglima-tni-gatot-nurmantyo  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...