JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebut, pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dikhawatirkan menimbulkan keresahan di masyarakat.
Jenderal Gatot sebelumnya mengungkapkan bahwa ada institusi non militer yang memesan 5.000 senjata ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut politikus PDIP itu, 5.000 pucuk senjata api itu sama dengan kekuatan 4-5 batalyon tempur. Jadi, sambung TB, ucapan Panglima TNI dapat menciptakan rasa tidak aman di masyarakat.
"Kalau pengadaan senjata untuk TNI atau Polri itu legal dan jelas tercatat dalam anggaran Negara ( APBN ) . Nah, ini 5 ribu pucuk senjata api ilegal, siapa yang memesan? Untuk siapa? Dan untuk apa?," ujar TB Hasanuddin saat di konfirmasi, Minggu ( 24/9/2017).
TB Hasanuddin menambahkan, bisa jadi informasi yang disampaikan Panglima TNI akurat. Namun, saran dia, sebaiknya hal itu langsung dikoordinasikan dengan aparat kemanan dan institusi lainnya yang terkait dengan masalah keamanan negara.
"Menurut prosedur yang saya tahu , kalau memang benar bahwa ada indikasi akan masuk 5 ribu pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi, sebaiknya dikoordinasikan dulu dan di kroscek dengan aparat lain, seperti, Menhan , Kapolri, Kepala BIN, dan Menkopolhukam. Kalau perlu dilaporkan langsung kepada Presiden untuk diambil tindakan pencegahan atau kalau perlu diambil tindakan hukum," tandasnya.
Meski begitu, TB menyarankan agar Panglima TNI ke depan lebih berhati-hati dalam merilis berita sensitif, terlebih yang menyangkut masalah keamanan dan keselamatan negara .
"Mewartakan kepada media sebelum ada kepastian dan tindakan hanya membuat ketakutan rakyat. Kalau benar ada ancaman ya diselesaikan!" pungkas TB Hasanuddin.
Diketahui, dalam acara 'Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017), Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Indonesia.
Namun, Panglima TNI tidak memberikan info secara rinci mengenai institusi yang dimaksud dan jenis senjata yang akan didatangkan.(yn)
