JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pihak Mabes Polri membantah ada institusi non militer yang memesan 5.000 senjata dengan mencatut nama presiden. Namun, Polri membenarkan jika Badan Intelijen Negara (BIN) membeli senjata.
“Enggak ada (mencatut nama presiden), itu sudah program APBN-P, seperti yang sudah disebutkan Pak Wiranto," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto saat dihubungi, Minggu (24/9/2017).
Menurut Setyo, pengadaan senjata tersebut tidak ada yang ilegal, baik Polri maupun TNI memiliki aturan tersendiri soal pengadaan senjata.
"Aturan hukumnya Polri sendiri, TNI sendiri," bebernya.
Ia menjelaskan, pengadaan senjata untuk TNI maka menjadi urusan TNI sepenuhnya. Sedangkan bila melalui Aslog Polri, institusi yang melakukan pemesanan senjata bisa datang dari BNN, BIN, maupun Bea Cukai.
"BNN, BIN, terus Bea Cukai itu melalui Polri," pungkasnya.(yn)
