JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis menilai peryataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal pengadaan senjata oleh pihak non-militer tidak jelas.

"Saya belum tertarik untuk komentar lebih jauh karena statment panglima sendiri tidak jelas," kata Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Institusi non-militer yang berniat membeli senjata itu adalah Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan. Kharis mengatakan, dalam APBN Komisi I memang pernah mendorong kepada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) untuk pembelian senjata.

"Kita mendorong agar taruna STIN tidak belajar dgn menggunakan replika. Masak Intel belajarnya pake replika kayu? Kan nggak lucu. Atau dia kalau mau belajar harus pergi ke lapangan tembak polisi, itu kan memakan waktu. Karena jumlah taruna STIN 400 lebih, itu kan boros waktu dan segalanya. Kita mendorong punya tempat sendiri. Itu kita dorong. Kalau kaitannya dengan STIN yang ada di BIN, kami mendorong agar ada tempat latihan, agar latihan tidak pake replika kayu," ungkapnya.

Komisi I sendiri kata ia, sudah mempuyai jadwal untuk rapat dengan Menhan, Panglima, Bappenas dan Menteri Keuangan. Kharis berjanji dalam pertemuan itu akan mempertanyakan soal kasus ini.

"Tentu dalam rapat nanti akan bahas masalah anggaran, pastinya separuh waktu rapat itu akan kita tanyakan isu aktual," ungkapnya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan, ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Indonesia. (icl)