Lobi TSBerita TSZoom TSRagam TSKita TSNongkrong TSJakarta TSMitra TSGrafis TSTV
Pansus Akui Tidak Maksimal Karena Kurang Didukung KPK
Oleh M Anwar - ( Selasa, 26 Sep 2017 - 06:56:55 WIB ) di Rubrik TSBerita

Bagikan Berita ini :

265937a35be4ddf-ketua-pansus-hak-angket-kpk-agun-gunandjar-sudarsa_641_452.jpg
Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa
Sumber foto : Dok Istimewa

TSPol

Apakah yang Anda harapkan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang baru dilantik?
Melanjutkan program Gubernur-Wakil Gubernur sebelumnya (termasuk reklamasi teluk Jakarta)
Menjalankan program 100 hari pertama sebagai Gubernur-Wakil Gubernur
Menjalankan komunikasi dan interaksi intetsif dengan warga ibukota

Lihat Hasil Poling

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Badan musyawarah DPR menjadwalkan rapat paripurna untuk mendengarkan laporan hasil kerja panitia khusus angket KPK, Selasa (25/9/2017). Ketua pansus Agun Gunandjar mengakui hasil kerja yang akan dilaporkan besok belum maksimal karena belum mendapatkan jawaban dari KPK.

"Yang jelas, laporannya tidak maksimal karena kami menunggu KPK. Dan rekomendasi itu belum bisa sampaikan sebelum bertemu KPK," kata Agun di DPR, Jakarta, Senin (25/9/2017).

‎Politikus Golkar menambahkan laporan pansus berupa hasil kerja selama 60 hari. Namun, laporan itu belum bisa dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi.

“Karena ya bagaimana mau buat rekomendasi kalau beliau (KPK) sendiri tidak hadir,” katanya.

Satu bulan awal, pansus menemukan 11 temuan dan terus bertambah. Namun, belum dikonfirmasi KPK.

Masinton Pasaribu yang sebelumnya menjabat wakil ketua pansus mengatakan meski sebagian temuan sudah dikonfirmasi KPK dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III beberapa waktu lalu, hal itu tidak bisa dimasukkan ke dalam bahan untuk rekomendasi pansus.

Sebab, menurutnya, dua forum itu adalah dua hal yang berbeda.‎

"Ini kan dua forum yang berbeda. Rapat dengan Komisi III adalah rapat pengawasan, rapat rutin. Kalau forum Pansus adalah forum penyelidikan yang diberikan oleh konstitusi perintah UU MD3," kata Masinton. (aim)


Editor : Redaktur | teropongsenayan.com
tag: #kpk  

Bagikan Berita ini :



Tanggapan Anda atas berita ini?

BeritaLainnya

35taufik-takur.jpg
78Jokowi-Din-Syamsuddin.jpg
80sumarsono.jpg
7Fadholi-MPR.jpg
62474-wakil_ketua_fraksi_partai_gerindra_dprd_dki_jakarta_prabowo_soenirman_dokjakrev-718x452.jpg
32459052_620.jpg