JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Krisis listrik yang terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan menuai keprihatinan anggota DPR. Guna mengatasi hal itu, anggota Komisi VII DPR Kurtubi mendorong agar pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
"Bangsa besar dengan penduduk 250 juta ini hanya punya total pembangkit listrik 65.000 Megawatt. Cina dengan penduduk 5 kali penduduk Indonesia, punya pembangkit listrik 1.600.000 Megawatt atau sekitar 28 kali total pembangkit kita. Sekitar 15% penduduk belum tersambung listrik. Kemampuan suplai listrik kita rendah, konsumsi listrik per kapita rendah hanya 1/5 nya Malaysia dan hanya 1/2 nya Vietnam, investasi rendah karena listrik kurang," ungkap Kurtubi di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (28/9/2017).
Menurutnya, belum terwujudnya PLTN dikarenakan adanya penolakan sebagian orang atau LSM yang tidak menginginkan pembangunan itu terjadi.
"Belum terwujud PLTN karena penolakan sebagian orang atau LSM yang menakut-nakuti, seolah-olah kalau kita bangun PLTN pasti akan meledak seperti PLTN Chernobyl di Ukraina di tahun 1980-an atau akan bocor seperti PLTN Fukushima di Jepang beberapa tahun yang lalu. Padahal teknologi dan pengamanan PLTN terus berkembang," terangnya.
Saat ini, ungkap dia, negara penghasil migas seperti UAE misalnya sudah punya 1 unit PLTN dan sedang dibangun 2 unit lagi menyusul Saudi Arabia, Bangladesh dan lain-lain. Di seluruh dunia saat ini sekitar 60 PLTN sedang dibangun. Listrik dari PLTN bersih tidak menghasilkan debu, CO2, NOx dan merkuri.
Maka dari itu, Kurtubi sangat percaya bahwa dengan karunia kecerdasan yang diberikan oleh Tuhan, mestinya kita harus terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi PLTN.
"Insya Allah Manfaat PLTN jauh lebih besar dari mudharatnya dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Hendri Saparini memperkirakan Indonesia akan mengalami krisis listrik pada tahun 2018.
"Setiap tahun, tambahan kebutuhan listrik masyarakat sekitar 5.000 MW, sementara Perusahaan Listrik Negara (PLN) hanya mampu menyediakan tambahan pasokan listrik sekitar 4.000 MW setiap tahunnya," ujar Hendri beberapa waktu lalu.
Menurut dia, sampai saat ini tambahan kebutuhan listrik dari masyarakat, seperti rumah tangga, industri, usaha komersial dan umum masih melebihi pasokan dari PT PLN.
Artinya, ada defisit pasokan listrik 1.000 MW per tahun. Bila tidak ada langkah nyata, Indonesia akan mengalami krisis listrik pada tahun 2018.
Ia mengatakan kurangnya pasokan listrik membuat sebagian wilayah di Indonesia sering terkena pemadaman listrik bergilir, dan kondisi ini umumnya terjadi di luar Pulau Jawa, seperti Sumatera dan Kalimantan.(yn)
