JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Menko Polhukam Wiranto berharap semua pihak menyikapi peristiwa G30S/PKI tidak bertujuan politis, baik jangka pendek maupun untuk Pilpres 2019.

"Kalau ada yang goreng, yang goreng itu ditanya, cari siapa yang goreng dan tanyakan maunya apa. Jangan sampai peristiwa G30S/PKI ini menjadi komoditas politik," kata Wiranto usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10/2017).

Menurut dia, peristiwa G30S/PKI ini jika dibawa ke politik akan menimbulkan kegaduhan dan menimbulkan akan saling salah menyalahkan.

"Akhirnya mengganggu pembangunan nasional, mengganggu kepentingan masyarakat, kata Wiranto.

Wiranto mengatakan, semua pihak harus bisa memahami peristiwa ini, karena sejarah tidak bisa diputar balik.

"Sejarah adalah referensi kita untuk tidak mengulang lagi, kan tadi presiden sudah mengatakan untuk tidak mengulang peristiwa kelam itu," katanya.

Mantan Panglima ABRI ini mengatakan, peristiwa G30S/PKI bisa menjadi pembelajaran untuk bangsa dalam membangun masa kini dan menata masa depan.

"Dengan demikian, penyelesaian secara yuridis sudah tidak mungkin. Nanti akan terlalu banyak yang mengklaim salah dan benar. Oleh karena itu kita tidak masuk ke suasana yang saling mengklaim benar dan menyalahkan orang lain. Tidak ada itu. Penyelesaian dengan non yudisial," katanya.

Ia pun menegaskan bahwa penyelesaian non yudisial sudah berlangsung, dimana banyak keluarga yang terlibat masalah PKI sudah jadi pejabat atau menjadi pegawai pada saat ini.

"Secara non yudisial, penyelesaian pembauran kembali dari masyarakat sudah terjadi sebenarnya. Lalu apa yang diributkan. Kita saling menyalahkan terus, energi kita habis untuk ini. Makanya tadi Presiden mengatakan, sudah lah itu merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia yang merupakan satu pembelajaran bagi bangsa Indonesia ke depan," katanya.(yn/ant)