JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Pasca keputusan hakim praperadilan yang memenangkan gugatan Ketua DPR Setya Novanto menimbulkan pro kontra yang panjang. Bahkan internal Partai Golkar juga terbelah termasuk Ketua DPP Golkar Ali Wongso.
Menurutnya, putusan itu banyak mengundang pertanyaan kritis. Di satu sisi masyarakat masih percaya dengan integritas dan kompetensi KPK. Tetapi, kesimpulan hukum yang dibaca Hakim Cepi menunjukkan kalau KPK melakukan proses di luar prosedur.
’’Apakah KPK yang kita percaya kredibilitasnya bisa ceroboh begitu, ataukah karena ada power dibalik tersangkanya Setya Novanto sehingga harus keluar dari prosedur sebagaimana kesimpulan Hakim Cepi Iskandar?,’’ ujar Ali Wongso, Senin (2/10/2017) di Jakarta.
Seperti diberitakan, Hakim Cepi Iskandar mengatakan kalau penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap Setya Novanto tidak didasarkan pada prosedur dan tata cara Perundang-Undangan 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Termasuk, UU soal KPK.
Lebih lanjut Plt.Ketua Umum SOKSI itu menambahkan, sebenarnya sulit diterima akal sehat kalau KPK ceroboh. Sebab, bukan kali ini saja KPK menangani kasus korupsi. Menurut Ali Wongso, justru lebih mudah diterima akal kalau ada power politik dibalik kasus Setya Novanto.
Apalagi, Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman meyakini bahwa penetapan status Setya Novanto masih prematur. ’’Kini hal itu terbukti di sidang praperadilan yang memutuskan status tersangka Novanto tidak sah dan gugur,’’ imbuhnya.
Sebagai kader partai, Ali menyebut sengaja ada yang menghabisi Novanto secara politik. Dia lantas melempar beberapa pertanyaan. Mulai kenapa Novanto harus dihabisi, apakah Novanto hanya sasaran antara dan siapa menjadi akhirnya, sampai soal lingkungan mana yang mampu mempengaruhi KPK.
’’Padahal Novanto Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR RI yang proaktif mendukung kemimpinan nasional Presiden Jokowi sejak paska Munaslub Golkar 2016,’’ tegasnya.
Dia makin yakin ada kekuatan politik yang mengganggu Novanto karena melihat efek dari penetapan tersangka oleh KPK. Bukan tidak mungkin ada korelasi dengan dinamika internal Partai Golkar yang akhir-akhir ini punya keinginan keras menurunkan Novanto dari kursi ketua umum Partai Golkar dan dari Ketua DPR RI.
Lebih lanjut dia menjelaskan, berbagai pertanyaan itu penting untuk membentuk karakter KPK sendiri. Supaya bisa bekerja lebih baik sehingga hal serupa tidak terulang lagi.
’’KPK harus tangguh dan bebas politisasi, serta tidak berpolitik. Kita cinta KPK, karena itu harus diselamatkan dari kooptasi oleh power politik tertentu,’’ terangnya. (aim)
