JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung memprotes tindakan DPP Partai Golkar yang memecat Yorrys Raweyai sebagai Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Partai Golkar.

"Pemecatanya itu disebabkan apa, kan semua harus berdasarkan aturan-aturan organisasi terkait pemecatan. Kemudian kepada orang yang dipecat tentunya juga harus diberi kesempatan untuk membela, untuk menjelaskan kenapa dia mempunyai suatu sikap, pendapat yang berbeda," kata Akbar saat dihubungi, Selasa (3/10/2017).

Akbar mengingatkan untuk memecat kader Golkar tidak bisa dilakukan begitu saja, ada proses yang harus dilalui.

"Ini kan kita hidup di zaman reformasi yang tidak bisa melakukan pemecatan begitu saja tanpa dengan alasan-alasan. Dan semuanya tentu harus mengacu pada sebuah aturan-aturan yang ada di dalam organisasi, AD/ART, peraturan organisasi dan lain sebagainya," katanya.

Setelah melalui proses, kata Akbar, hal itu juga tidak bisa langsung dilakukan pemecatan. Harus diberikan peringatan atau teguran terlebih dahulu.

"Dan kemudian juga tidak langsng memecat, biasanya kan ada proses, misalnya ada peringatan atau misalnya juga dipanggil, pendekatan. Pokoknya itu ada mekanismenyan ini kan kita hidup di iklim yang demokratis. Yang akuntabel gitu dong," tegasnya.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengkhawatirkan implikasi pemecatan Yorrys untuk Partai Golkar kedepanya. Pasalnya, dengan kondisi Golkar saat ini yang sedang mengalami masalah dan dengan adanya pemecatan ini akan menjadi dampak lebih buruk untuk Golkar.

"Ya bisa saja karena Golkar itu bisa dianggap tidak memperlihatkan sikap-sikap yang terbuka, demokratis, yang komunikatif, bisa saja kan zaman sekarang ini kan politik kita di Indonesia ini masyarakatnya juga semakin kritis, semakin pandai memilah-milah mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak baik, mana yang tidak benar. Jadi masyarakat sadar akan politiknya semakin tinggi," tandasnya. (icl)