JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I tahun 2017 kepada DPD RI. Hasilnya, lembaga perwakilan daerah itu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11.

Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) disampaikan Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara pada sidang paripurna Luar Biasa Ke-I DPD RI masa sidang I Tahun sidang 2017-2018, di Gedung Nusantara V, Rabu (4/10/2017).

Ketua DPD RI Oesman Sapta dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menerima laporan LHP tersebut.

Soal hasil laporan, Nono berjanji akan menindaklanjuti hal tersebut dengan meneruskan ke Komite IV DPD RI dan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI.

Dari hasil LHP tersebut, menurut Nono, pihaknya akan menjadikan pertimbangan terkait dengan anggaran pendapatan belanja negara. Dirinya juga menghimbau agar melakukan review pengendalian internal baik di lembaga kementerian dan daerah. Upaya tersebut perlu dilakukan agar tidak menjadi celah bagi oknum melakukan penyimpangan.

Ia juga menyoroti soal LHP BPK yang berkaitan dengan PT Freeport Indonesia (PT FI). Pelaksana kontrak PT FI punya masalah edaran tarif iuran tetap royalti tidak disesuaikan dengan tarif baru. kepemilikan saham FI juga belum optimal.

“Semuanya harus dikelola agar pengelolaan sumber daya alam bisa secara nyata berikan kesejahteraan kepada rakyat,” ujarnya.

Nono Juga meminta agar Senator Papua agar terus mengawal masalah PT Freeport ini.(yn)