JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) melakukan penandatangan kontrak jasa konsultasi untuk Bendungan Jragung di Jawa Tengah. Acara penandatanganan tersebut dilakukan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Bendungan, Bob Arthur Lambogia dengan General Manager Engineering Division I, PT Indra Karya Persero Gagah Guntur Aribowo di Ruang Rapat Bendungan Jatigede Pusat Bendungan Lt.2 Gedung Ditjen SDA, Jumat (6/10/2017) Jakarta
Nantinya, Bendungan Jragung diharapkan dapat menjamin ketahanan air, terpenuhinya kebutuhan air baku bagi rumah tangga, serta kebutuhan irigasi termasuk mereduksi potensi banjir di sekitar Demak-Semarang Jawa Tengah. Hadir dalam acara tersebut adalah Kepala Pusat Bendungan Ditjen SDA PUPR Ni Made Sumiarsih, Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran Luar Negeri Ditjen SDA PUPR Widiarto, Project Officer Asian Development Bank (ADB) Helena Lawira, Senior Procurement Officer ADB Olga Suryatmo dan Direktur I PT Indra Karya Persero Milfan Rantawi. Adapun kontrak desain bendungan didanai dari ADB dengan secara kontrak multiyears senilai Rp 24 miliar.
"Ini adalah bayi yang baru lahir pertama kali sehingga diharapkan bisa terus berkembang. Kemudian saya ucapkan selamat kepada Indra Karya yang akan melakukan desain bendungan untuk 18 bulan ke depan," kata Kepala Pusat Bendungan Ditjen SDA PUPR Ni Made Sumiarsih usai menyaksikan penandatanganan tersebut.
Menurut Ni Made, pembangunan bendungan baru masuk tahap desain. Diharapkan awal 2019 tahap desain sudah bisa rampung dan dilanjutkan dengan tahap konstruksi. "Kami berharap ADB juga bisa ikut mendanai tahap konstruksi bendungan tersebut. Saat masuk tahap konstruksi baru bisa dilakukan pembebasan tanah termasuk menentukan luas genangan dan daya tampung bendungannya," katanya.
Rencananya pembebasan tanah di sekitar Bendungan Jragung membutuhkan estimasi dana sekitar Rp 2,3 miliar. Anggaran itu juga sudah disetujui oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang bertugas melakukan pendanaan uang ganti kerguian pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN)>
Senior Procurement Officer ADB Olga Suryatmo mengaku cukup senang bisa terlibat dalam salah satu program prioritas nasional pemerintahan Jokowi. Diharapkan bisa selesai tepat waktu dan sesuai dengan target Kementerian PUPR. "Ini adalah project pertama yang didanai oleh ADB dan diharapkan bayi yang baru lahir ini bisa tumbuh berkembang dan diikuti dengan kemunculan muncul bayi-bayi yang lainya," katanya.
Direktur I PT Indra Karya Persero Milfan Rantawi selaku konsultan yang akan menggarap desain tersebut juga merasa bangga apalagi pekerjaan ini termasuk proyek strategis yang baru pertama kali dibiayai oleh ADB. Indra Karya juga sudah menyiapkan konsultan ahli untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut agar tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya dan juga memperhatikan faktor keselamatan. "Kami berharap dari pihak pemberi kerja, dan PPK bisa saling mendukung demi tercapainya scope of work dari kontrak ini," katanya.
Bendungan Jragung adalah salah satu dari 49 bendungan baru yang akan dibangun di pemerintahan Jokowi. Rencananya bendungan tersebut akan berlokasi di wilayah Kabupaten Semarang, yakni di Dusun Kedungglatik, Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus. Pemilihan lokasi bendungan di wilayah tersebut lantaran Dusun Kedungglatik, merupakan salah wilayah terisolasi di Desa Candirejo. Wilayah ini dikelilingi dua sungai besar, yakni Sungai Jragung dan Sungai Klampok, serta hutan milik Perhutani. Dusun Kedungglatik sendiri dihuni oleh 125 kepala keluarga (KK) atau sekitar 300 jiwa.
Pembangunan Bendungan Jragung sendiri termasuk salah satu dari bendungan yang didanai oleh lembaga keuangan asing yaitu ADB. Bahkan Kementerian PUPR juga sudah mengajukan proposal resmi pinjaman dana guna pembangunan empat bendungan ke Pemerintah China yaotii Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara, Bendungan Lompatan Harimau di Riau, Bendungan Jenelata di Sulawesi Selatan dan Bendungan Riam.
