Kerapuhan NKRI, Tinjauan Ipoleksosbud Hankamrata
Oleh Ariady Achmad pada hari Senin, 09 Okt 2017 - 12:26:12 WIB

Bagikan Berita ini :

12obrolan pagi-1.jpg
Sumber foto : Ilustrasi oleh Kuat Santoso
Kolom bersama Ariady Achmad

Mari mencermati sejumlah kejadian belakangan ini di tanah air. Beberapa Kepala Daerah, baik Gubernur, Walikota maupun Bupati terjaring OTT KPK. Beragam modus korupsi mereka lakukan. Namun intinya daya tahan yang mereka ucapkan saat disumpah sebagai pejabat publik jebol juga menghadapi godaan mengelola uang negara.

Bukan hanya Kepala Daerah, kita juga melihat Menteri, Dirjen hingga pejabat Eselon IV dilingkungan birokrat tak sedikit yang terjerat KPK karena melakukan praktek korupsi yang tercela. Trilliunan uang negara dalam APBN yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat dibelokkan untuk keuntungan dan menumpuk pundi-pundi kekayaan pribadi dan kroni serta kelompoknya. Padahal saat setiap naik pangkat mereka disumpah dibawah kitab suci agama masing-masing untuk setia kepada ideologi negara.

Kehidupan partai politik sebagai pilar utama demokrasi juga tak luput dari lumuran lumpur korupsi. Sejumlah pimpinan parpol dan anggota legislatif terjerat kasus korupsi. Baik yang langsung terjaring OTT maupun melalui berbagai penyelidikan yang dilakukan KPK. Padahal, sebagai pengelola partai politik dan anggota legislatif mereka seharusnya digarda terdepan menjunjung ideologi negara yang secara tegas bertujuan menyejahterakan rakyat sekaligus seharusnya memerangi korupsi.

Sedikit bergeser, kita mencermati betapa belakangan ini negeri tercinta ini seakan menjadi 'destinasi' penting perdagangan narkoba. Aneka produk narkoba seakan begitu mudah dan leluasa masuk di wilayah NKRI, bahkan hingga ke pelosok dan menjadi generasi muda sebagai sasarannya. Kasus pil PCC di Sulawesi Tenggara yang dikonsumsi sejumlah anak SD hingga SMA seharusnya menyadarkan bangsa ini bahwa pertahanan NKRI sedang mendapatkan serangan dahsyat dalam perang Narkoba (dahulu perang Candu).

Paling anyar adalah simpang siur pembelian senjata api oleh Polri. Kita patut geleng-geleng kepala dan miris dengan cara penanganan kasus ini. Sebab, soal impor senjata api (yang bisa mematikan), namun ditangani secara serampangan. Bahkan bisa dikatakan untuk urusan yang strategis sekaligus sensitif ini para pejabat tinggi tidak arif dalam menangani dan menyelesaikannya.

Debat soal turunnya daya beli juga memprihatinkan. Rasanya, yang terjadi adalah debat kursir antara elit negara ini untuk saling membenarkan tindakan, keputusan ataupun pilihan kebijakannnya. Nyaris tidak membangun rasa empati rakyat-yang jika benar-sedang dilanda beban berat atas tekanan ekonomi. Sebab, daya beli adalah ukuran paling nyata pembangunan ekonomi. Daya beli turun berarti rakyat menderita. Demikian sebaliknya.

Jika demikian, adakah yang salah dengan negeri tercinta ini? Mengapa para pejabat negara, pimpinan parpol, anggota legislatif dan para elit gagal menjalankan dan memahami ideologi negara ini. Padahal secara jelas dan tegas bahwa ideologi yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 salah satunya adalah bahwa kemerdekaan Indonesia adalah jembatan emas mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun mereka justru melakukan hal sebaliknya karena menggerogoti uang negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Jika lebih dalam kita mengkaji dan membedahnya maka makin nampak kerapuhan itu. Lebih memprihatinkan kerapuhan itu justru meliputi aspek strategi bangsa ini yaitu ideologi, politik, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Ipoleksosbud Hankamrata. Itulah sendi-sendi penting NKRI yang diformulasikan secara singkat dan sederhana agar mudah dipahami. Namun, sayang sendi-sendi itu kini sedang rapuh.(*)

tag: #  

Bagikan Berita ini :

Tanggapan Anda atas berita ini?
TSPOLING

Tidak ada Poling untuk saat ini