JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku prihatin dengan Presiden Joko Widodo yang menuding penurunan daya beli masyarakat dihembuskan oleh partai politik.

Padahal, kata Fadli, secara akademis data penurunan daya beli tersebut ada di Badan Pusat Statistik (BPS).

"Lebih jauh dari itu, pernyataan Presiden juga memprihatinkan. Setiap kali saya turun ke daerah pemilihan, terutama dalam dua semester terakhir, soal penurunan daya beli dan lesunya ekonomi ini selalu menjadi keluhan utama. Saya yakin anggota DPR lainnya setiap kali reses atau turun ke daerah pemilihannya juga menerima keluhan serupa," kata Fadli kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/10/2017).

Persoalannya kemudian, lanjut Fadli, bagaimana pemerintah bisa mengatasi persoalan penurunan daya beli ini. Bagaimana pun, pemerintah tidak boleh lepas tangan atas gejolak perekonomian negara.

"Jika di sisi lain pemerintah menganggap persoalan tersebut tidak ada?! Ini benar-benar memprihatinkan. Padahal, 56, 94 persen struktur PDB kita disumbang oleh konsumsi masyarakat. Isu ini vital sekali," tuturnya.

"Tutupnya sejumlah pusat perbelanjaan, gerai ritel, mal, dan toko tak bisa disangkal sebagai disebabkan oleh masyarakat kini lebih senang belaja online daripada offline. Sebab, transaksi e-commerce itu porsinya baru satu persen saja dari total transaksi ritel nasional. Porsinya belum signifikan," tambahnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menambahkan, sejak lama dirinya telah mengingatkan pemerintah tentang persoalan ekonomi jangka pendek.

"Persoalan ekonomi utama yang harusnya diselesaikan pemerintah adalah soal daya beli masyarakat. Baru, dalam jangka panjang, pemerintah membenahi kemampuan produksi nasional. Berikutnya baru infrastruktur. Sebab, infrastruktur bisa menggerakkan ekonomi hanya ketika daya beli masyarakat telah pulih, dan kita berhasil menghentikan laju deindustrialisasi, dan bukan sebaliknya," jelasnya.

Bahkan, ungkap Fadli, kebijakan fiskal yang ketat dalam tiga tahun terakhir tidak bagus bagi pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. Seharusnya, anggaran negara diprioritaskan untuk merangsang kegiatan ekonomi masyarakat dan memecahkan persoalan mendesak jangka pendek.

"Tidak seharusnya di tengah-tengah keterbatasan anggaran dan penerimaan negara, pemerintah terus-menerus memprioritaskan anggaran untuk belanja infrastruktur," ucapnya.

Maka itu, Fadli mengajak masyarakat jeli melihat persoalan yang terjadi di tubuh pemerintah dalam mengelola anggaran selama ini.

"Sementara belanja kementerian dan lembaga terus-menerus dikurangi dan dipotong dalam dua tahun terakhir, termasuk dana transfer ke daerah, belanja infrastruktur tak pernah dikoreksi sama sekali," tukasnya.

"Ini jadi menguatkan kesan jika agenda pembangunan infrastruktur yang selama ini telah berjalan sebenarnya hanya berorientasi proyek, tidak berorientasi kepada masyarakat. Sebab, ekses belanja infrastruktur bagi pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat terbukti diabaikan oleh pemerintah," pungkasnya. (icl)