Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Rabu, 11 Okt 2017 - 14:13:14 WIB
Bagikan Berita ini :

Langkah Pemerintah Soal Freeport Dinilai Hanya Pencitraan

79Eni-Maulani.jpeg
Eni Maulani Saragih (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menilai, dalam penanganan persoalan Freeport, pemerintah hanya mengedepankan pencitraan semata.

Pasalnya, terang dia, apa yang dikatakan oleh pemerintah selama ini selalu melenceng dari kenyataan.Misalnya saja, lanjutnya, divestasi saham 51 persen yang diklaim oleh pemerintahan bahwa hal itu sudah mencapai kesepakatan, namun faktanya ternyata tidak demikian.

"Sejak awal saya sudah curiga. Enggak mungkin Freeport rela begitu saja menyerahkan saham 51 persen, dan ternyata memang enggak beres klaim pemerintah," tandas politikus Golkar itu saat rapat dengan Menteri ESDM, Ignasius Jonan di ruang rapat Komisi VII, Senin (9/10/2017).

Selain itu, ungkap Eni, janji-janji pembangunan smelter, dan ternyata sudah bertahun-tahun hal itu hanya janji-janji, sementara Indonesia dirugikan dengan pengeluaran izin ekspor.

Diingatkannya, pemerintah dalam menyampaikan informasi itu yang benar agar tidak merugikan rakyat.

"Jangan kita dikasih mimpi-mimpi lagi ya! Ini sekarang malah isunya dialihkan, daerah mau dikasih saham 10 persen, walaupun itu wajar sebagai PI, dan kalau perlu dikasih golden share, tapi bereskan dulu mekanisme divestasi dan valuasinya," tegas Eni.(yn)

tag: #enimaulani  #pt-freeport  #wakilrakyat  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...