JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menilai, dalam penanganan persoalan Freeport, pemerintah hanya mengedepankan pencitraan semata.
Pasalnya, terang dia, apa yang dikatakan oleh pemerintah selama ini selalu melenceng dari kenyataan.Misalnya saja, lanjutnya, divestasi saham 51 persen yang diklaim oleh pemerintahan bahwa hal itu sudah mencapai kesepakatan, namun faktanya ternyata tidak demikian.
"Sejak awal saya sudah curiga. Enggak mungkin Freeport rela begitu saja menyerahkan saham 51 persen, dan ternyata memang enggak beres klaim pemerintah," tandas politikus Golkar itu saat rapat dengan Menteri ESDM, Ignasius Jonan di ruang rapat Komisi VII, Senin (9/10/2017).
Selain itu, ungkap Eni, janji-janji pembangunan smelter, dan ternyata sudah bertahun-tahun hal itu hanya janji-janji, sementara Indonesia dirugikan dengan pengeluaran izin ekspor.
Diingatkannya, pemerintah dalam menyampaikan informasi itu yang benar agar tidak merugikan rakyat.
"Jangan kita dikasih mimpi-mimpi lagi ya! Ini sekarang malah isunya dialihkan, daerah mau dikasih saham 10 persen, walaupun itu wajar sebagai PI, dan kalau perlu dikasih golden share, tapi bereskan dulu mekanisme divestasi dan valuasinya," tegas Eni.(yn)