JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - DPP Partai Golkar resmi mengumumkan hasil revitalisasi di kepengurusan DPP Partai Golkar.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menjelaskan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto telah merevitalisasi pengurus DPP Partai Golkar, dimana terdapat posisi yang diganti, dan juga adanya penambahan orang dalam pengurus DPP Partai Golkar. Idrus menyebut pengurus DPP Partai Golkar yang tadinya 279 orang saat ini menjadi 301 orang.

"Dari 279 pengurus, setelah dilakukan revitalisasi ada beberapa orang diganti dan juga ada pergeseran sekaligus ada tambahan kader partai Golkar yang menjadi pengurus. Sekitar dari 279 menjadi 301 orang, anggota rapat pleno DPP Golkar hasil revitalisasi," tutur Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (11/10/2017).

Idrus beralasan revitalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan soliditas dan kebersamaan Partai Golkar. Apalagi menjelang tahun politik yakni Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Kepengurusan ini perlu efektivitas, perlu soliditas, perlu kebersamaan dan soliditas dalam rangka menjamin akselerasi kerja kita, akselarsi kerja DPP golkar untuk capai target-target politik menghadapi Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019," jelas Idrus.

Novanto, lanjut Idrus berharap revitalisasi ini untuk menguatkan pelaksanaan program-program kerja Partai Golkar menghadapi Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019

"Program-program kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan demikian target Partai Golkar untuk mencapai 120 kursi pada pileg 2019 tercapai," ucapnya.

Salah satu revitalisasi yang menonjol adalah pergantian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dari Yorrys Raweyai menjadi saat ini dijabat Letjen (Purn) Eko Wiratmoko.

Yorrys memang dikenal vokal terhadap kepemimpinan Novanto. Terakhir ia meminta Novanto nonaktif dari jabatannya karena kasus hukum yang sedang menjeratnya.

Ketua Bidang Organisasi dan Daerah Freddy Latumahina menyampaikan pertimbangan-pertimbangan mengapa Yorrys dicopot dari jabatannya.

"Dalam tata kerja kita seseorang yang dalam tiga bulan beturut-turut tidak aktif otomatis diganti, kedua bila seseorang sudah pindah partai, ketiga bila seseorang yang sudah kena teguran kemudian tindakan itu diulangi berturut-turut itu dia akan mendapat penilaian, keempat sesorang bisa direposisi, dipindahkan dari tempat satu ke tempat lain," papar Freddy.

"Dari poin ini silakan anda menilai. Itu kriteria yang digunakan ketua umum untuk revitalisasi yang diamanatkan oleh rapimnas," tandasnya. (icl)