JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam mengingatkan pemerintah untuk mengelola risiko proyek infrastruktur dengan cermat.
Dimana, kata dia, keinginan pemerintah untuk membangun infrastruktur harus dieksekusi dengan matang. Sebab sebagian proyek juga dilakukan dengan utang dari swasta, baik melalui kerjasama swasta pemerintah maupun pinjaman oleh BUMN.
"Selain dari APBN yang notabene besaran utangnya juga makin membengkak," kata Ecky di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/10/2017).
Skenario buruknya, ujar Ecky, jika gagal bayar, maka BUMN tersebut akan dijual, atau BUMN tersebut akan disuntik dengan APBN.
"Jadi klaim bahwa proyek-proyek infratsruktur tersebut tidak membebani APBN tidak tepat. Ujung-ujungnya ya APBN juga yang mem back-up," jelasnya.
"Sedari awal perencanaan dan mitigasi resikonya harus matang. Musti diperhatikan juga kemampuan negara dalam pembiayaan infrastruktur dari sisi penerimaan APBN. Mengingat beberapa tahun terakhir target penerimaan negara kita meleset terus dan tahun ini pun diperkirakan penerimaan pajak akan mengalami shortfall," tambahnya.
Ecky menjelaskan, secara prosedural, pastilah disyaratkan studi kelayakan untuk tiap proyek tersebut. Namun perlu diingat bahwa, ada asumsi-asumsi makro yang digunakan untuk menghitungnya.
"Persoalannya asumsi yang digunakan itu bisa jadi over-optimistis. Oleh karena itu selain studi kelayakan harus dilakukan dengan pruden, manajemen risiko juga harus dilakukan dengan baik dari awal. Dan yang lebih penting, proyek-proyek infrastruktur juga bergantung pada kondisi makro, ekonomi maupun politik," tuturnya.
Sementara itu, dia mengungkapkan, angka realisasi pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan proyek infrastruktur.
"Tantangannya, proyek infrastruktur tidak langsung berbuah. Kita akan merasakan manfaat ekonomi optimalnya dalam jangka panjang. Di sisi lain, daya beli dan permintaan kita melemah. Nah sisi ini lah yang selama ini saya lihat kurang diperhatikan oleh pemerintah," paparnya.
"Belanja-belanja untuk menjaga daya beli dikorbankan untuk pembangunan infrastruktur. Menjadi tugas pemerintah untuk menyeimbangkan keduanya karena saling terkait," tutupnya. (icl)
