Lobi TSBerita TSZoom TSRagam TSKita TSNongkrong TSJakarta TSMitra TSGrafis TSTV
Amini Tuntutan Korban, Komisi VIII Minta First Travel Tak Dipailitkan
Oleh Mandra Pradipta - ( Kamis, 12 Okt 2017 - 17:29:13 WIB ) di Rubrik TSBerita

Bagikan Berita ini :

23Korban-First-Travel.jpg
Para korban calon jamaah umroh PT First Travel mengadukan nasibnya ke Komisi VIII DPR, Kamis (12/10/2017)
Sumber foto : Mandra Pradipta/TeropongSenayan

TSPol

Apakah yang Anda harapkan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang baru dilantik?
Melanjutkan program Gubernur-Wakil Gubernur sebelumnya (termasuk reklamasi teluk Jakarta)
Menjalankan program 100 hari pertama sebagai Gubernur-Wakil Gubernur
Menjalankan komunikasi dan interaksi intetsif dengan warga ibukota

Lihat Hasil Poling

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Para korban calon jamaah umroh First Travel meminta agar agen perjalanan tersebut tidak dipailitkan dahulu sebelum menyelesaikan kewajibannya memberangkatkan jamaah umroh ke Tanah Suci. Tuntutan ini langsung diamini Komisi VIII DPR.

"Kita sudah sampaikan jangan sampai perusahaan dipailitkan. Karna kalau perusahan dipailitkan yang rugi adalah jamaah," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Noor Achmad saat menerima pengaduan para korban calon jamaah umroh First Travel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Noor mengungkapkan, jika First Travel dinyatakan pailit maka otomatis perusahaan tersebut juga tidak bisa mengembalikan uang jamaah korban yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci. Hal ini juga mengakomodir kecurigaan sejumlah jamaah, bahwa seluruh aset kekayaan First Travel yang dikumpulkan saat ini belum semuanya.

"Uang ini belum ketemu seluruhnya dan uang ini masih ditaruh di tempat-tempat tertentu sehingga kalau dipailitkan jamaah curiga kenapa dipailitkan," jelasnya.

Noor melanjutkan, jamaah juga curiga sejumlah aset kekayaan bos First Travel masih tersimpan di tempat-tempat tertentu. Sehingga jika dipailitkan justru memunculkan pertanyaan apakah memang ada pihak yang menginginkan pailit First Travel tersebut.

"Sehingga kalau dipailitkan selang beberapa tahun tapi bosnya masih tetap kaya, itu yang dikhawatirkan oleh jamaah dan kami sepakat dengan itu. Karenanya kita minta ke pemerintah persaingan usaha jangan sampai mempailitkan," kata Politikus Partai Golkar tersebut.

Karenanya, Komisi VIII dalam rapat dengar pendapat umum dengan korban juga meminta Badan Reserse Kriminal Polri mengusut tuntas persoalan tersebut, termasuk mencari seluruh aset kekayaan First Travel.

"Karena belum ketemu itu seluruhnya kekayaan oleh kepolisian. Kalau ketemu semuanya baru bisa kita bicarakan lebih lanjut," ujarnya.

Selain itu, Komisi VIII DPR menurutnya juga meminta agar PPATK menelusuri betul-betul transaksi keluar masuknya uang jamaah dan bos-bos First Travel. Begitu pun, Bank Indonesia juga bisa ikut bertanggungjawab untuk memberikan informasi mengenai keuangan dari First Travel.

Terutama Kementerian Agama, Noor menekankan agar ikut bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

"Ada satu usulan dari jamaah, untuk diambil alih oleh Pemerintah tapi nanti kita bicarakan tentu dengan tuntas persoalannya," tukasnya.(yn)


Editor : Redaktur | teropongsenayan.com
tag: #haji  

Bagikan Berita ini :



Tanggapan Anda atas berita ini?

BeritaLainnya

35taufik-takur.jpg
78Jokowi-Din-Syamsuddin.jpg
80sumarsono.jpg
7Fadholi-MPR.jpg
62474-wakil_ketua_fraksi_partai_gerindra_dprd_dki_jakarta_prabowo_soenirman_dokjakrev-718x452.jpg
32459052_620.jpg