JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengaku tak setuju dengan wacana agar warga bisa masuk pantai Ancol secara gratis.

Menurut Pras, panggilan akrabnya, sebelum kebijakan tersebut diterapkan mestinya lebih dulu ada kajian mendalam mengenai hal itu.

"Kenapa saya tidak setuju, itu kan harus ada kajiannya dulu. Dia (PT Pembangunan Jaya Ancol) itu Tbk, kalau orang enggak mampu dibantu ya monggo, saya sepakat. Tapi kalau langsung dimasukkan semua, bagaimana Ancol investasinya?" kata Pras di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (12/10/2017).

Karenanya, diakui Pras, dirinya setuju jika kebijakan masuk Ancol gratis hanya untuk warga yang tidak mampu. Namun, dia tidak setuju jika digratiskan untuk umum.

Sekretaris DPD PDI-P DKI ini khawatir, hal itu malah menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Dia juga khawatir kebijakan itu bisa membuat rugi BUMD milik DKI Jakarta itu.

"Khawatir nanti malah jadi masalah baru. Kalau ada orang tahu-tahu datang ke sana terus tiba-tiba buka warung bagaimana? Kan jadi enggak tertib," ujar Pras.

Sementara itu, Direkrut Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Paul Tehusijarana mengatakan, pihaknya tidak bisa menggratiskan biaya masuk Ancol pada 14 Oktober mendatang.
Selain itu, akses masuk Ancol juga tidak bisa digratiskan untuk seluruh masyarakat.

"Kajian masih kita tuntaskan, sekarang belum tuntas. Makanya yang pertama belum bisa tanggal 14 (Oktober), masih perlu waktu, mesti kami siapkan," ujar Paul di Ancol Barat, Jakarta Utara, Kamis (12/10/2017).

Prinsipnya, Paul ingin Ancol bisa dijangkau oleh masyarakat Jakarta yang kurang mampu. Nantinya, akan dibuatkan sistem agar pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) bisa masuk Ancol gratis. Sistem itu untuk mengatur agar kebijakan Ancol gratis tidak mengganggu akses masuk.

"Supaya itu kalau mau jalan mulus, orang tidak berebut di tempat masuk, di loket, kan tidak bagus. Itu yang akan kita atur, jadi memang arahnya membantu yang kurang mampu," ujar Paul.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebelumnya meminta PT Pembangunan Jaya Ancol segera bekerja sama dengan Bank DKI untuk membuat sistemnya.

Setelah sistem siap, pemegang KJP bisa masuk Ancol dengan gratis. Djarot mengatakan sasaran kebijakan ini untuk warga yang tidak mampu saja.

"Sasaran kita adalah mereka yang tidak mampu bisa masuk Ancol gratis," pungkasnya. (icl)