Opini
Oleh Emha Ainun Nadjib pada hari Senin, 23 Okt 2017 - 08:56:46 WIB
Bagikan Berita ini :

Pribumi

46IMG_20171023_085302.jpg
Emha Ainun Nadjib (Sumber foto : Istimewa )

Tentu saja kecemasan saya ini tidak rasional. Karena yang saya cemaskan itu adalah bagian dari kecemerlangan prestasi Pemerintahan yang menurut lembaga-lembaga survei memuaskan 67% rakyat. Bahkan banyak yang meyakini Indonesia kali ini adalah yang terbaik dibanding sejumlah Indonesia sebelumnya.

Namun demikian, secara pribadi saya tetap siap payung sebelum hujan. Andaikan kita punya Imperium Raksasa menguasai lima benua – apa seluruh kemungkinan bisa diidentifikasi, disimulasi dan di-handle. Apa setiap pagi tiba, pasti tidak ada yang kita tidak duga. Apa kehidupan, ruang dan waktu ini bisa kita pastikan selalu dalam kontrol kekuasaan kita. Apa semua hal dalam perjalanan sejarah bisa benar-benar kita ketahui dan kuasai. Apakah Indonesia, manusia, kehidupan dan nasib, begitu remehnya di telapak tangan raksasa dan naga, meskipun kita yang menjadi kuku dan cakarnya.

Ini bukan soal pribumi. Arti pribumi tidak terletak pada kata-katanya, melainkan pada ketepatan peletakannya berdasar konteks dan nuansanya.

Pribumi itu bukan siapa kita, apa warna kulit kita, apa Agama kita. Pribumi itu bukan personalitas, bukan pula identitas. Pribumi itu komitmen kepada rakyat, karena kita sendiri adalah rakyat, bukan yang berkuasa atas rakyat.

Pribumi itu bukan apa jabatan atau profesi kita, di mana alamat kita. Kalau kita memijakkan sepatu di atas kepala rakyat, kalau kita mengambil untung sendiri tidak dalam kebersamaan dengan keuntungan semua rakyat, berarti kita bukan rakyat. Karena bukan rakyat, maka kita adalah penghisap, penindas, pelintah.

Kalau kita "menang ngasorake", "sukses dengan menyusahkan" atau "beruntung dengan merugikan", maka kita bukan rakyat. Pribumi itu kesetiaan kepada rakyat.

Pribumi itu bukan mulut kita mengucapkan Pancasila atau Bhinneka Tunggal Ika. Melainkan kita tidak melakukan apapun yang membuat hati rakyat kecil diam-diam tidak ikhlas, ngersulo dan memendam sekam sejarah.

Menjadi pribumi itu menyatu dengan rakyat kecil dan saling mencintai dalam kesatuan kita dengan mereka. 1- Mencintai. 2- Rakyat. 3- Kecil.

Cinta itu kondisi batin, mencintai itu tindakan, perjuangan, keteguhan dan kesetiaan. Rakyat itu ra'iyah. Ra’iyat. Kepemimpinan. Pemegang kedaulatan sejati. Kecil itu lemah, karena sudah melimpahkan kekuasaannya, sudah mewakilkan kedaulatannya, sehingga tak lagi berkaki dan bertangan. Kita mengabdi kepada yang kecil, kecuali kita bukan manusia.

Saya kok cemas melihat Reklamasi, Meikarta, serta banyak program dan kontrak-kontrak yang sejenis itu. Apa kita yakin pasti hari esok bisa kita rancang, laksanakan dan kendalikan. Saya khawatir nanti ada suara teriakan keras “shoihatan wahidatan” yang “min haitsu la yahtasib”. Untung saya tinggal di luar itu semua.(*)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Kode Sri Mulyani dan Risma saat Sidang MK

Oleh Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sri Mulyani (dan tiga menteri lainnya) dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi pada 5 April yang lalu. Keterangan yang disampaikan Sri Mulyani banyak yang tidak ...
Opini

Tersirat, Hotman Paris Akui Perpanjangan Bansos Presiden Joko Widodo Melanggar Hukum: Gibran Dapat Didiskualifikasi?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --1 April 2024, saya hadir di Mahkamah Konstitusi sebagai Ahli Ekonomi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024. Saya menyampaikan pendapat Ahli, bahwa: ...