JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pembangunan gedung baru DPR masuk dalam APBN 2018 dengan nilai anggaran Rp 600 miliar. Publik pun diminta mengawasi proyek tersebut.

"Gedung ini pembangunannya harus diawasi dan dipantau," kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid saat dihubungi di Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Jazilul mengklaim, anggaran pembangunan gedung baru DPR telah disepakati semua fraksi.

Menurut Jazilul, anggaran itu sudah termasuk dalam total dana Rp 5,7 triliun yang telah diajukan oleh DPR ke pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2018.

"Ya kan sudah di Paripurna. Ini bagian dari Rp 5,7 triliun salah satunya pembangunan gedung, cuma kalau di Banggar bicara besarannya saja yang diusulkan," kata Jazilul.

Lebih jauh, ia menambahkan, apa yang telah disahkan dalam pembahasan tingkat II di Paripurna itu akan dicatatkan dalam berita negara dan pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres). Sehingga dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bisa keluar pada awal tahun depan.

"Sudah keputusan DPR diputuskan di paripurna tadi. Atas nama DPR dan kemudian dicatatkan di berita negara. Nanti teknisnya melalui Perpres. Dipanya nanti 1 Januari keluar," jelasnya.

Jazilul menjelaskan, pembangunan gedung pun tidak akan memakai sistem multiyears. Untuk itu, ia meminta agar publik turut serta dalam memantau dan mengawasi proyek revitalisasi gedung DPR tersebut.

"Memang gedung ini pembangunannya besok harus diawasi dipantau karena setahu kami enggak multiyears. Kalau multiyears lebih bagus sebenarnya. Cuma draf yang dibuat sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan tahun ini apa, dibangun itu," tutupnya.

Diketahui, proyek bernama penataan kawasan parlemen ini sudah bergulir sejak tahun 2015, dengan 7 proyek. Presiden hampir menyetujui pada tahun 2016 lalu, namun ternyata minta ditunda.

Tahun 2017, DPR melalui Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) lalu mengusulkan lagi di RAPBN 2018 untuk proyek penataan komplek parlemen. Angkanya Rp 5,7 triliun dari anggaran yang diajukan Rp 7,2 triliun. Usulan ini disetujui di tingkat Banggar dan sudah disahkan di rapat paripurna.(yn)