JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno berjanji akan menyisir aset-aset besar yang dimiliki Pemprov sebagaimana rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sandi mengaku sudah mendapat mandat dari Gubernur DKI Anies Baswedan untuk memimpin merapikan aset-aset besar Pemprov agar terdokumentasi, di antaranya skandal pengadaan lahan RS Sumber Waras yang sempat menggegerkan publik.

"Ada item yang besar seperti tanah di Cengkareng, Sumber Waras, UPS, itu perlu diambil keputusan segera. Baik dari segi hukumnya maupun dari segi akuntansinya," kata Sandi, di Balai Kota, Jumat (27/10/2017).

Sandi mengatakan, dirinya juga sudah melakukan pertemuan dengan seluruh jajaran Pemprov DKI untuk membereskannya.

Dia menargetkan, dalam lima bulan ke depan semua sudah sudah beres. Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan terlibat dalam proses yang disebutnya 'road to WTP' ini.

"Temuan besar harus kita kategorikan segera. Saya akan berikan update weekly, berapa persen targetnya," ujar dia.

Diketahui, pada Senin (23/10/2017) lalu, Anies dan Sandi rapat pimpinan dengan seluruh pimpinan SKPD di Balai Kota. Beberapa isu strategis dibahas dalam rapat tersebut.

Pertama terkait pengerjaan infrastruktur yang terancam molor dan strategi untuk mempercepat serta pelayanan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas.

Selain itu juga terkait penataan keuangan dan penataan aset. Anies menargetkan tahun depan Pemprov DKI harus mendapat WTP dari BPK. Anies memerintahkan Sandi untuk mengomando ini.

Pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat, sempat menjadi polemik tahun lalu saat Ahok-Djarot memimpin DKI.

Pemprov ditengarai membayar aset miliknya sendiri sebesar Rp 648 miliar. Aset dengan sertifikat Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPP) dibeli oleh Dinas Perumahan yang diperuntukkan bagi rumah susun.

Sementara terkait lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras, pembeliannya dianggap bermasalah. Pembelian lahan ini sempat menjadi polemik. Ahok dituding sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas pembelian lahan yang dianggap tidak wajar itu.‎(yn)