JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang dipimpin Yudi Latif tidak terlibat penyusunan Perppu Ormas yang telah disetujui menjadi UU oleh DPR. Bahkan UKP-PIP juga tidak pernah dimintai masukan saat penyusunan Perppu Ormas tersebut.

"UKP-PIP tidak pernah terlibat dan tidak pernah dimintai masukan (penyusunan Perppu Ormas-red)," ujar Yudi Latif, di Jakarta, Sabtu (28/10/2017).

Penjelasan Yudi Latif itu disampaikan melalui pesan tertulis kepada sahabatnya yang juga aktivis gerakan madani Ariady Achmad di Jakarta, Sabtu (28/10/2017). Yudi Latif mengatakan hal itu menanggapi munculnya tudingan UKP-PIP akan menjadi lembaga penafsir tunggal Pancasila sebagaimana diungkapkan oleh Djoko Edhi S Abdurrahman, mantan Anggota Komisi Hukum DPR RI.

Yudi Latif juga membantah beredarnya informasi yang menyebutkan anggaran UKP-PIP mencapai Rp 2 Triliun/tahun. Yudi mengatakan bahwa informasi seperti ini dinilai ngawur dan tidak benar sama sekali karena sangat jauh dari kenyataan yang sebenarnya terjadi.

"Itu jelas ngawur. Dari mana sampai menyebutkan Rp 2 Triliun? Anggaran UKPIP tahun ini sebesar Rp 12 Milyar. Itupun belum cair," ujar Yudi Latif.

Seperti diketahui UKP-PIP yang dipimpin Yudi Latif resmi dilantik Presiden Jokowi pada 6 Juni 2017. Selain Yudi, juga dilantik Dewan Pengarah yaitu Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma'arif, Said Agil Seeradj, Ma'ruf Amin, Muhammad Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe dan Wisnu Bawa Tenaya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Yudi telah melantik tiga orang Deputi yaitu
Anas Saidi sebagai Deputi Bidang Pengkajian dan Materi. Hariyono sebagai Deputi Bidang Advokasi. Dan, Silverius Yoseph Soeharso sebagai deputi bidang Pengendalian dan Evaluasi.(dia)