Berita
Oleh Alfian Risfil Auton pada hari Sabtu, 11 Nov 2017 - 07:52:57 WIB
Bagikan Berita ini :

IMM: Luhut Terdepan Dukung Reklamasi

35LUHUT.jpg
Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan (Sumber foto : istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sekretaris DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) bidang Lingkungan Hidup Aris Munandar menyebut, megaproyek reklamasi Teluk Jakarta sebagai produk kebijakan yang sangat konyol.

Menurutnya, para nelayan dan masyarakat pesisir terdampak kebijakan tersebut kini terpaksa tergusur sehingga kehilangan mata pencaharian. Aktivitas tangkapan ikan mereka diberangus oleh syahwat rakus sekelompok kapitalis.

"Faktanya, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan paling depan mendukung reklamasi," tegas Aris disela-sela unjuk rasa 'tolak reklamasi' di depan Kantor Menko Kemaritiman, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017).

"Jokowi gembar-gembor soal laut meritim. Jokowi mengaku tidak tahu menahu soal reklamasi. Sedangkan Luhut tampak mati-matian mengawal reklamasi. Akrobat kedua jawara istana ini membuat masyarakat bingung dan timbul sejuta pertanyaan, apakah benar ada matahari kembar di dalam istana?," ujarnya di lokasi.

Selain itu, IMM juga mengkritik Luhut yang selama ini dianggap hanya menggunakan sudut pandang ekonomi kapitalis dalam melaksanakan kebijakan reklamasi di Teluk Jakarta.

"Kami IMM mengkritik Luhut jangan hanya menggunakan kacamata ekonomi kapitalis kemudian mengabaikan aspek kemanusiaan dan lingkungan hidup, karena biang pencemaran lingkungan adalah musuh bersama yang harus di perangi," ucapnya.

Ia menuturkan, dalam pasal 34 UUD 1945 menyerukan agar fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara. Namun, menurut dia, Luhut justru menyebabkan nelayan menjadi terlantar.

Oleh karena itu, DPP IMM sangat tegas menolak sejumlah reklamasi di Indonesia, utamanya di teluk Jakarta, karena reklamasi bukan kebutuhan dan solusi yang tepat untuk Indonesia.

"Sekali lagi, kami IMM mendesak presiden Jokowi agar mencopot Menko maritim karena memberikan ijin reklamasi berarti tidak Pancasilais karena berbuat ketidakadilan sosial," katanya.‎ (icl)

tag: #luhut-binsar-pandjaitan  #reklamasi  #reklamasi-pantai-utara-jakarta  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...