Pakar Hukum Tata Negara Sebut Hak Imunitas DPR Tidak Berlaku di Kasus Korupsi
Oleh M Anwar pada hari Selasa, 14 Nov 2017 - 20:34:22 WIB

Bagikan Berita ini :

46ReflyHarun_square.jpg
Sumber foto : Dok Istimewa
Pakar hukum tata negara Refly Harun

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menjelaskan bahwa hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR tidak berlaku jika seseorang terlibat dalam kasus korupsi.

"Memang secara umum anggota DPR, termasuk ketua DPR memiliki hak imunitas. Kekebalan tertentu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya," ujar Refly saat mampir ke DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Meski demikian, hak imunitas masih melekat saat anggota DPR melaksanakan tugas dan kewajibannya. "Untuk itu bisa ada pengecualiannya. Terhadap hal-hal tertentu yang dia melanggar. Misalnya membuka perkara yang dinyatakan tertutup, tapi dia buka ke publik. Itu hak imunitas tidak berlaku," imbuh Refly.

Refly juga mengatakan, jika anggota DPR terlibat korupsi maka hak imunitas tidak berlaku. Karena itu KPK dapat memprosesnya. "Tapi sekali lagi, hak imunitas tidak pernah berlaku untuk kasus korupsi. Itu perlu dicatat. Hak imunitas tidak pernah berlaku untuk kasus korupsi, apalagi kasus korupsi yang disidik oleh KPK," kata dia.

Refly menyebut hak imunitas anggota DPR terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan. Refly memberi contoh."Sebagai contoh. Untuk mengeluarkan statement, pendapat, dalam rangka pelaksanaan tugasnya, dia dilindungi hak imunitas," pungkas Refly. (aim)

 

tag: #korupsi-ektp  #kpk  #kpk-vs-setnov  #setya-novanto  

Bagikan Berita ini :

Tanggapan Anda atas berita ini?
TSPOLING

Pembaca teropongsenayan.com yth.

Polemik Ratna Sarumpaet, dalam waktu sekejap, membuka mata-telinga dan mengejutkan banyak kalangan. Termasuk mata dan telinga para politisi.

Setelah polisi membuktikan kebohongan Ratna, dan yang bersangkutan juga mengaku berbohong, polemik pun semakin kencang. Di sisi lain, beberapa kalangan menengarai polemik kebohongan Ratna berimplikasi terhadap elektabilitas pasangan calon (paslon) peserta Pilpres 2019. Yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Anda, seperti apa dampak dari implikasi tersebut:

  • 1. Berpengaruh positif terhadap Joko Widodo-Maruf Amin
  • 2. Berpengaruh positif terhadap Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
  • 3. Tidak berpengaruh terhadap masing-masing paslon
LIHAT HASIL POLING