JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ada pemandangan menarik sesaat sebelum penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) di Rapat Badan Anggaran (Banggar) antara eksekutif dan legislatif di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (14/11/2017).
Sebab, penandatanganan MoU kali ini untuk pertama kalinya dihadiri Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham 'Lulung' Lunggana sejak beberapa tahun terakhir.
Praktis, kehadiran 'musuh bebuyutan' Ahok ini mendapat sambutan hangat dari para koleganya di Kebon Sirih.
"Akhirnya, ada Pak Haji Lulung di rapat pembahasan Banggar," kata anggota DPRD DKI, Bestari Barus.
"Masih ingat enggak, tanda tangannya Pak Haji Lulung?" ucap Bestari disambut tawa kelakar anggota dewan yang hadir.
Hal tersebut disampaikan Bestari mengingat sebelumnya setiap rapat Banggar Haji Lulung memilih tidak hadir. Biasanya, pimpinan Dewan juga tidak semuanya menandatangani MoU KUA-PPAS.
"Alhamdulillah, kini lima pimpinan kita teken semua. Ini sebuah prestasi dan semoga menjadi awal yang baik," kata Bestari menambahkan.
Mendengar intrupsi Bestari tersebut, Haji Lulung yang duduk bersebelahan di samping Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik hanya senyum-senyum. Dia tak berkomentar satu kata pun dan memilih fokus pada materi rapat.
Sambil sesekali meminum air mineral, Haji Lulung juga tampak berbisik akrab dengan Taufik yang berada di sampingnya.
Karena penasaran, TeropongSenayan mencoba mengkonfirmasi langsung kepada Haji Lulung
perihal absennya di setiap rapat sepenting Banggar.
"Ya, betul selam lima tahun terakhir saya tidak pernah ikut (Banggar), sejak 2009," ujar Haji Lulung saat ditemui usai rapat.
Namun, saat ditanya apa alasannya menolak hadir, Ketua DPW PPP DKI ini terkesan enggan untuk blak-blakan.
"Situasinya berbeda, selama ini saya merasa ada ketidaksamaan pandangan. Ini soal prinsip. Apalagi, di waktu Pak Ahok ada banyak ketidaksamaan antara pembahasan dan keputusan," jelas Haji Lulung normatif.
Sehingga, diakui Haji Lulung, selama itu pula dirinya melakukan pengawasan ganda. Selain eksekutif juga mengawasi koleganya sendiri di jajaran legislatif.
"Meskipun tidak ikut Banggar, saya tetap hadir di setiap Paripurna persetujuan APBD, tapi selalu dengan catatan. Misalnya, masalah PMD (penyertaan modal daerah) kepada BUMD saya tidak pernah setuju. Jadi, kemarin-kemarin itu saya bisa dibilang menjadi kontrol di dua lembaga sekaligus, eksekutif dan legislatif," ungkapnya berseloroh.
"Makanya, anda kalau ingat saya waktu dikriminalisasi di kasus UPS di APBD P 2014, saya cuma tertawa. Karena saya sama sekali tidak hadir di pembahasan KUA-PPAS hingga APBD P 2014. Yang belakangan kemudian ada temuan UPS dan skandal RS Sumber Waras," beber Haji Lulung.
Selanjutnya, saat ditanya apa yang mendasari keputusannya kenapa baru sekarang mau ikut rapat Banggar, Haji Lulung spontan menyebut nama Anies-Sandi.
"Mau tau?, jawabnya faktor Pak Anies dan Pak Sandi. Karena saya menghormati dan menghargai pemimpin baru pilihan rakyat Jakarta. Gubernur yang tidak asal teriak-teriak maling kepada lembaga terhormat dewan," semprot Haji Lulung merujuk pada gaya kepemimpinan Ahok sebelumnya.
Bagi Haji Lulung, dalam tata pemerintahan yang baik dan sesuai aturan, harmonisasi antara legislatif dan eksekutif adalah sebuah keniscayaan. Keduanya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Sehingga perlu saling membangun komunikasi yang baik demi menjaga ritme yang seimbang.
"Insyaallah, kedepan pemerintahan ini akan jauh lebih baik. Eksekutif silahkan bekerja yang bener, kita wakil rakyat yang mengawasi, kan begitu," terang Haji Lulung.
Haji Lulung mencontohkan, meski selama pembahasan KUA PPAS sempat hujan intrupsi dan cendrung memanas, akan tetapi akhirnya pembahasan postur RAPBD 2018 itu berakhir dengan happy ending.
"Buktinya, MoU KUA PPAS sudah kita tanda tangani bersama antara eksekutif dan legislatif, tidak ada ribut-ribut di luar rapat. Semua perdebatan soal perbedaan pandangan dan dinamika selesai juga dengan berakhirnya rapat, kan cakep tu," kata Haji Lulung.
"Jadi, kalau melihat i'tikad baik dari kedua belah pihak baik Banggar maupun TAPD juga beserta Gubernur dan Wakil Gubernur kami meyakini bahwa kedepan semuanya akan bejalan baik tanpa rintangan yang serius," pungkas dia menambahkan.
Terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersyukur anggaran rancangan KUA PPAS untuk APBD 2018 telah disepakati. Anggaran tersebut sebesar Rp 77,1 triliun.
"Alhamdulillah hari ini KUA-PPAS sudah ditandatangani. Kita sudah menyepakati. Alhamdulillah seluruh pimpinan DPRD lengkap semuanya dan prosesnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Insyaallah anggaran untuk tahun 2018 itu ditetapkan Rp 77,1 triliun," kata Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2017).
Anies juga mengapresiasi Banggar DPRD DKI yang memberikan ruang untuk program-program kerjanya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, meskipun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) belum selesai.
"Alhamdulillah kami bersyukur bahwa teman-teman Banggar memberikan ruang untuk bisa memasukkan program-program kita. Meskipun secara formal RPJMD nya belum selesai. Dan kita benar-benar mengapresiasi lima pimpinan dewan," ujar Anies.
"Dan inilah teman-teman yang saya rasa bisa menjadi contoh bahwa teman-teman di dewan memiliki kelegowoan bahwa ada pergantian kepemimpinan ada program-program yang dijanjikan yang harus terakomodasi meskipun sekali lagi secara formal itu belum ada dokumen RPJMD nya," lanjut dia.
Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menandatangani nota kesepahaman bersama seluruh pimpinan DPRD DKI, Ketua Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua Triwisaksana, Abraham Lulung Lunggana, Ferrial Sofyan, dan Mohamad Taufik. (Icl)
