JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin menilai desakan munaslub untuk mengganti Setya Novanto dari kursi ketua umum terlalu dini. Dia juga mengklaim DPD Golkar masih solid mendukung kepengurusan saat ini.

"Ya terlalu dini lah berbicara itu (munaslub pergantian ketua umum), walaupun ada kader-kader yang sudah nggak sabar ingin mendorong. Saya bilang sabar karena munaslub itu ada proses," kata Mahyudin di Jakarta, Sabtu (18/11/2017).

Dia menjelaskan, sesuai aggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar munaslub bisa dilakukan jika diminta atau disetujui 2/3 pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar se-Indonesia. Hanya saja, dalam pertemuan antara DPD I Partai Golkar di Hotel Mandarin, Jakarta, Kamis (16/11/2017, DPD masih solid dengan kepengurusan Partai Golkar saat ini.

"Faktanya waktu kemarin malam di Mandarin itu saya dengar dari Pak Idrus (Sekjen Golkar Idrus Marham) DPD I masih sepakat untuk solid mendukung kepengurusan hasil munas Bali sampai 2019. Jadi belum ada cita-cita mau munaslub, itu enggak ada," ungkapnya.

Mahyudin juga enggan berandai-andai jika nantinya Novanto dinyatakan bersalah. Saat ini dia mengedepankan azas praduga tak bersalah. Apalagi, sambung dia, saat ini Novanto juga sudah mengajukan kembali praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan tersangka dan penahanan oleh KPK.

"Ya penahanannya kan 20 hari ke depan, kan dua hari ke depan kan juga ada proses praperadilan. Kalau dalam praperadilan menang lagi kan keluar lagi dari tahanan. Makanya kan masih ada azas praduga tak bersalah, sabar saja. Tapi kami mendoakan Mas Novanto bisa menang di praperadilan nanti," ujarnya.

Meski demikian, Mahyudin menambahkan, DPP Partai Golkar tetap akan menggelar rapat internal membahas masalah Setnov.

Kata Pak Idrus ada kemungkinan minggu depan kita mulai rapat," pungkas Mahyudin.

Desakan munaslub menguat setelah KPK bertindak tegas terhadap Setnov. Selain sesepuh Partai Golkar Jusuf Kalla, desakan munaslub juga muncul dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tanjung.

Seperti diketahui, KPK resmi melakukan penahanan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto sejak Jumat (17/11). Tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik itu menjalani penahanan selama 20 hari sejak Jumat (17/11/2017) sampai Rabu (6/12/2017) di Rutan Negara Polres Jakarta Timur Cabang KPK. Namun Setnov kini dibantarkan di RSCM karena masih memerlukan perawatan pascainsiden kecelakaan pada Kamis (15/11/2017) malam.

"KPK melakukan penahanan kepada SN karena diduga keras serta bukti yang cukup telah melakukan tindak pidana korupsi kasus KTP-elektronik (KTP-el)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (17/11/2017) malam. (plt)