Opini
Oleh Djoko Edhi Abdurrahman (mantan Anggota Komisi Hukum DPR, Wasek Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdmatul Ulama, PBNU) pada hari Selasa, 21 Nov 2017 - 12:07:46 WIB
Bagikan Berita ini :

Menjawab Noam Chomsky Soal Irian Barat

91SAVE_20160822_125409.jpg
Djoko Edhi Abdurrahman (mantan Anggota Komisi Hukum DPR, Wasek Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU) (Sumber foto : Ilustrasi oleh Kuat Santoso )

Kalau semua tuntutan Comsky CS dari IAWP (International Academics West Papua) itu dipenuhi, sama persis dengan tuntutan merdeka Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mengapa tidak minta memisahkan diri saja dari NKRI? Minta merdeka, tapi gratisan. Itu yang tak ada jalannya. Indonesia tak punya UU Referendum. Jadi kalau mau merdeka, memberontak saja! Maka, para profesor yang bikin surat terbuka itu lebih efektif, membelikan senjata canggih yang cukup untuk OPM agar menang melawan Republik Indonesia. Ajaklah negara-negara penyokongnya untuk membackup atau jadi bagian langsung pemberontakan. Militer kami juga perlu latihan perang sungguhan.

Narasi sudah tak perlu. Useless. Karena Indonesia tak punya UU Referendum, UU Nomor 5 Tahun 1985, sudah lama dicabut. Sudah selesai fase narasi-narasian itu.

Berani perang tidak? Itu subtansi! Kalau tak berani, nyerah saja, atau jadi KKB yang pekan lalu terbunuh ketika TNI dan Polri membebaskan 1.300 orang yang disandera OPM.

Tahun 2002, orang-orang Irian Barat datang ke Ketua MPR Prof Amien Rais untuk menyatakan bahwa mereka bukan Bangsa Indonesia. "Lihat kulit kami, bahasa kami, tampang kami, rambut kami bahwa kami bukan Bangsa Indonesia", kata mereka.

Karenanya mereka minta keluar dari Bangsa Indonesia. Saya pun yakin, mereka bukan Bangsa Indonesia, sama dengan Cina. Sementara Indonesia dibentuk berdasarkan nation state (negara bangsa) yang dinyatakan dalam Declaration Of Independence (Proklamasi 17 Agustus 1945), melainkan Inlander menurut Indische Staatregeling 163, bumiputera yang terjajah Royale Dutch. Tak ada Cina dan Papua di situ.

Sebab, Presiden John F Kennedy yang mengusir Belanda keluar dari Irian Barat, dengan ancaman akan menyetop bantuan Marshall Plan jika Belanda bersikeras. Kini, kalau Timor Leste bisa dilepas, mengapa Irian Barat tidak? Untuk mengurangi beban berat Bangsa Indonesia.

Cuma tak ada jalannya. Kecuali perang. Kemerdekaan memang tak gratis. Indonesia untuk merdeka juga kehilangan jutaan nyawa. Lalu apa masalahnya ketika orang Irian Barat kehilangan nyawa ketika mereka menyatakan mau merdeka? Tak ada! Jangan minta Indonesia memberi gratis kemerdekaan bagi Papua. Tak ada itu! Tak ada yang seperti itu di muka bumi. Bahkan Catalonia, tokohnya harus diburu!

Sumbangan Papua bagi pembangunan Indonesia, tak banyak. Klaimnya saja seolah Papua barang strategis. Padahal cuma urusan Freeport Mac Moran, yang sebagian besar pendapatannya masuk ke kantong koruptor yang diciptakan Freeport sendiri, sejak dari pihak keamanan, petualang politik, pejabat korup, hingga komisaris hantu.

Belakangan malah oleh Presiden Jokowi, negara harus membeli saham Freeport Rp 40 triliun, sedang Freeport minta 4 kalinya, termasuk di situ nilai emas tembaga yang masih di dalam perut bumi. Untuk apa Irian Barat masuk NKRI, kalau negara harus membeli perut buminya sendiri?

Inalum yang mau beli, karenanya Menteri BUMN Rini dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bikin 4 perusahaan jadi holding, nanti akan dibeli China Resources dari Inalum. Dari situ juga biayai pemilu/ pilkada / pilpres cost ruling party. Itu feenya alias ICORnya. Metaforanya, lebih banyak diserap talang yang bocor. Faktanya, total sumbangan pertambangan ke APBN, kurang dari 5%. Cuma itu, dan tak penting.

Hanya itu harga Papua untuk Indonesia, tak lebih. Tolong sampaikan itu ke Prof Noam Chomsky: tak ada kemerdekaan yang gratis!(*)

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Opini Lainnya
Opini

In Prabowo We Trust" dan Nasib Bangsa Ke Depan

Oleh Syahganda Nainggolan
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya kemarin di acara berbuka puasa bersama, "Partai Demokrat bersama Presiden Terpilih", tanpa Gibran hadir, kemarin, ...
Opini

MK Segera saja Bertaubat, Bela Rakyat atau Bubar jalan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) segera bertaubat. Mumpung ini bulan Ramadhan. Segera mensucikan diri dari putusan-putusan nya yang menciderai keadilan masyarakat.  Di ...