JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Perekrutan tenaga profesional Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta tak perlu dipublikasikan ke masyarakat. Alasannya, agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa menyeleksi orang yang sehati dengan dia.

"Jadi begini, transparansi ini kan harus ada kepentingannya juga. Kenapa mungkin ini tidak di-publish? Yang dibutuhkan oleh Gubernur dan Wagub di TGUPP ini bukan hanya yang bisa di bidangnya, tapi memang orang dia," kata Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, Santoso, di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2017).

"Kalau orang dia ya nggak mungkin sebebas-bebasnya dong. Kan mesti sehati, chemistry, seperti orang pacaran," imbuhnya.

Meski tak diumumkan ke publik, kata dia, proses seleksi tenaga profesional itu harus tetap dilakukan. "Maksudnya tetap proses (seleksi) itu jalan, tapi tidak usa dipublish. Pasti dia nih, karena ini harus sehati dengan Gubernur, ya keinginan Gubernur pasti milih orang-orang yang sudah dia kenal," terang Santoso.

Para tenaga profesional yang akan direkrut nantinya menempati 4 bidang sesuai dengan keahlian mereka. 4 bidang itu adalah ekonomi dan pembangunan, pengelolaan pesisir pantai, harmonisasi regulasi serta bidang pencegahan korupsi. Setiap bidang nantinya akan diisi 7 orang tenaga profesional.

Santoso pun tak masalah jika proses rekrutmen tenaga profesional terbatas. Namun, harus dipastikan orang-orang yang terpilih memang berkompeten.

"Yang penting kredibilitas dan kapabilitas dia di dalam bidang keilmuan sesuai 4 bidang itu ya memang benar-benar diakui secara akademik maupun masyarakat ngakuin bahwa dia nilainya tinggi dan memang pintar," jelas Ketua Komisi C DPRD DKI.

Santoso memastikan DPRD DKI Jakarta akan memantau proses seleksi tenaga profesional. DPRD DKI Jakarta tak ingin anggaran yang sudah digelontorkan terbuang sia-sia.

"Ini ada di mitra direct Komisi C. Kita akan pantau secara terus-menerus supaya mereka bekerja memang sesuai tupoksinya dan anggaran yang diberikan untuk TGUPP ini tidak sia-sia. Jangan cuma, 'wah yang dulu ada TGUPP, sekarang harus ada'. Sok-sokan begitu kan, tahu-tahu nggak kerja. Kita maunya dia kerja maksimal," pungkas anggota Fraksi Demokrat itu. (icl)