JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - DPRD DKI Jakarta punya alasan mengapa usulan anggaran kunjungan kerja (Kunker) anggota dewan mencapai Rp 107,7 milliar di RAPBD DKI 2018. ‎Anggaran itu jauh lebih besar dari tahun 2017 yang hanya Rp 28,7 milliar.

Anehnya, jumlah orang yang ikut kunjungan kerja dalam satu tahun ditulis sebanyak 7.752 orang.

Angka itulah yang jadi pertanyaan, sebab jumlah anggota dewan hanya 106 dan tak mencapai 2.000 orang apabila digabung tenaga ahli dan lainnya sekalipun.

Tiap orang mendapat biaya representasi Rp 150.000 setiap Kunker, sehingga total biaya representasi sebesar Rp 1,1 miliar.

Ada pula uang harian perjalanan dinas untuk pejabat eselon II dan anggota DPRD DKI Jakarta.

Terkait jumlah 7.752 orang yang diduga membuat anggaran melonjak jadi Rp 107,7 milliar, Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif punya hitungan sendiri.

"Masuk kok itu hitungannya," kata Syarif di gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017).

Menurut Syarif, hitungannya bisa sampai 7.752 orang yang ikut Kunker lantaran 1 orang bisa beberapa kali Kunker..

Syarif menjelaskan, dalam sebulan satu komisi di DPRD minimal dua sampai tiga kali Kunker. Dan setiap berangkat bisa antara 25 - 27 orang yang ikut.

Apabila dikalikan 1 bulan, maka total sudah ada 81 orang mengikuti Kunker. Sedangkan jika‎ dihitung 12 bulan kerja, maka total untuk satu komisi saja ada 972 orang yang ikut Kunker. ‎"Itu baru 1 komisi saja loh ya," kata Syarif.

Padahal, di dewan ada lima komisi dan ada tiga badan yang juga menyelenggarakan Kunker, yakni Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, dan Badan Anggaran. ‎"Makanya angka Rp 107,7 milliar itu masuk," bebernya. ‎

Namun demikian, Syarif berjanji akan membahas hal itu di Komisi A sebagai mitra kerja Sekretariat DPRD yang menjadi pemegang anggaran terkait dana Kunker itu.

"Nanti senin pekan depan kita rapatkan soal itu dengan Sekwan," tutup Syarif. (icl)