Anies Baswedan menutup cela "corporatocracy" dalam pemerintahannya. Dia bisa mandiri menentukan policy. Dia singkirkan peran swasta menggaji "staf-staf" gubernur.
"Corporatocracy" rules artinya sistem ekonomi dan politik dikontrol oleh kepentingan korporasi swasta. "Statecraft" dan prestise Kepala Pemerintahan dilecehkan.
Menurut Jeffrey Sachs, dalam bukunya yang berjudul "The Price of Civilization" (2011), Amerika Serikat adalah negara "corporatocracy". Salah satu ekspresinya adalah peran korporasi sebagai donor dalam setiap pemilu.
C. Wright Mills (1950) menyebut Bos-bos korporasi dengan istilah "power elite". Dalam konteks Jakarta, power elite ini bisa menggendalikan gubernur-boneka. Mereka yang menentukan policy.
Tampaknya, Anies Baswedan ngerti hal ini dengan baik. Dia tolak intervensi korporasi. Mungkin, dia paham analisa Edmund Phelphs (2010).
Phelphs mengatakan, "the cause of income inequality is not free market capitalism, but instead is the result of the rise of corporatization."
Stupid society mengira kekayaan para tycoon, bos-bos mediocre dan OKB merupakan hasil usaha keras. Padahal, seringkali kekayaan itu adalah buah dari "collaborative effort" antara penguasa dan pengusaha.
Pengusaha modalin kampanye dan bikin mesin politik. Bahasa halusnya: "kontributor". In return, penguasa kasi proyek dan rilis regulasi yang mengakomodir kepentingan bisnis si pengusaha. "Donors expect government favors in return," kata David Gill (Soft money and Hard Choices).
Bila ini terjadi, artinya, semi-monopolistic system akan berlaku. Perusahaan pesaing akan dimatikan secara legal. Atas dasar favoritisme atau politik balas budi.
The people should not trust wealthy boss. Mereka Money-obsessed creature. Sistem politik corrupted beri mereka 'far more influence'. Dari dulu, para capitalist ini ngga ragu-ragu mengadopsi pola praxis de-creative destruction. Karena itu, mereka harus out dari Balai Kota.
Mana ada sih, swasta bayarin operasional antek-antek gubernur dan bikin booth-booth ngepul KTP dukungan untuk politisi karbit for free?(*)
Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
tag: #
