JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Banyaknya UU yang dibuat oleh DPR membuat tidak sedikit pula peraturan yang saling tumpang tindih dan overlapping satu sama lain. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar DPR menyetop pembuatan UU.

"Saya pribadi sangat setuju sekali. Dari awal saya sampaikan seyogianya kita harus mengubah paradigma tingkat keberhasilan dari Prolegnas (Program Legislasi Nasional), bukan pada kuantitas, tapi pada kualitas UU yang dibuat," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Menurutnya, UU yang sebaiknya dibuat harusnya ringkas tapi punya nilai kegunaan yang besar. Banyaknya UU, bisa membuat tumpang-tindih regulasi.

"Karena buat apa puluhan, ratusan, ribuan UU dibuat, kalau tidak produktif pelaksanaannya, overlapping dalam penerapannya dan biaya semakin besar. Lebih baik UU yang simpel tapi menyentuh pada masyarakat," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi menekankan pentingnya deregulasi untuk mempercepat pembangunan. Karena itu, Jokowi berpesan kepada legislatif agar tidak menyusun UU yang justru membuat tumpang-tindih.

"Mereformasi struktural kita tidak mudah, saya sudah bolak-balik sampaikan, kita memiliki 42 ribu regulasi yang menjerat kita sendiri. Saya sudah titip ke DPR mumpung ada pimpinan anggota DPR, nggak usah banyak UU, nambahi ruwet," kata Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11).

Bagi Jokowi, target membuat undang-undang tak perlu terlalu banyak. Asalkan berkualitas, satu hingga tiga UU pun cukup. (aim)