JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI diminta untuk segera memproses pencalonan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Hal tersebut agar muncul kepastian di lingkungan TNI.

"Sebab secara psikis bisa menimbulkan dualisme kepemimpinan. Meski secara hierarki garis komando tetap di tangan Panglima TNI terdahulu, namun jajaran di bawahnya tentu akan menyesuaikan dengan irama yang baru," kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy dalam pesan singkatnya, Selasa (5/12/2017).

Selain itu, saat ini menjelang tahun kontestasi politik. Sehingga, dia berharap Komisi I DPR segera memrosesnya sebelum memasuki masa reses pada 15 Desember mendatang.

"Bila DPR sudah memroses, maka Presiden Joko Widodo bisa setiap saat melantik Panglima TNI yang baru. Hal itu sekaligus menghindarkan diri dari ketidakpastian," ujarnya.

Dia menilai, tidak baik jika nama yang sudah disodorkan oleh Presiden, tidak segera diproses dan dibiarkan berlarut. Dia juga memperkirakan, Jokowi akan memberikan penghargaan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, berupa penugasan di tempat lain.

"Pak Gatot seorang tentara profesional dan mampu mengembalikan marwah TNI. Untuk itu, kita semua harus mengapresiasi ketegasan Pak Gatot selama memimpin TNI," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan agar Panglima TNI menjaga prinsip Sapta Marga dan netralitas. Selain itu, TNI harus mampu menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik nasional.

"Apalagi, Pak Hadi akan menjadi Panglima TNI saat negara ini sedang mempersiapkan diri menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 dan Pemilihan Umum Legislatif/Presiden 2019. Sehingga, TNI harus tetap profesional dan bisa menunjukkan netralitasnya," tegas Romi.

Regenerasi dikatakan, pergantian Panglima TNI dinilai sebagai sebuah hal yang biasa dalam rangka regenerasi di tubuh TNI. Selain itu, juga dinilai memiliki kemampuan untuk menjabat sebagai Panglima TNI.

"Dalam pandangan kami, Pak Hadi memiliki profesionalitas dan latar belakang yang memadai untuk memegang amanah sebagai pucuk pimpinan TNI," tukasnya.

Menurutnya, Hadi juga dinilai sebagai tentara rakyat, dengan melihat keseharian maupun latar belakang keluarganya. Kesemuanya menunjukkan bahwa yang bersangkutan berasal dari rakyat kebanyakan.

"Beliau merupakan orang biasa dan dalam berbagai peristiwa, terlihat bahwa KSAU memiliki tingkat empati yang tinggi. Pernah pula dalam suatu masa, beliau mengurusi seorang anak kecil yang muntah pada saat dirinya sedang mendampingi Presiden," paparnya.

Padahal, pada saat yang sama, kejadian tersebut juga dilihat oleh ajudan Presiden. Artinya, kata dia, Hadi memiliki kepedulian meskipun dia termasuk pejabat tinggi.

"Hal semacam itu sangat penting. Sehingga di TNI semakin menjadi tentara rakyat, profesional dan tetap menjaga netralitasnya," imbuhnya. (icL)