JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018 berkisar 5,05-5,2 persen, atau lebih rendah dari target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 5,4 persen.
Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2018 tersebut berdasarkan evaluasi yang dilakukan kalangan pelaku usaha selama 2017. Jika tidak ada perubahan yang signifikan, maka pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari target pemerintah.
"Apabila tidak ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan ekonomi kita, maka pertumbuhan ekonomi itu berkisar 5,05-5,2 persen," kata Hariyadi, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Pemerintah diharapkan berupaya untuk memperbaiki motor-motor produktif penggerak ekonomi antara lain sektor industri konvensional dan sektor-sektor baru seperti pariwisata dan industri kreatif. Selain itu, pada 2018 merupakan tahun politik yang bisa berdampak terhadap perekonomian Indonesia.
Menurut Hariyadi, dinamika politik pada 2018 akan memiliki pengaruh terhadap perekonomian Indonesia apabila tidak dikelola dengan baik, khususnya dampak dari politik yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat dan berpengaruh terhadap persepsi pelau ekonomi. "Isu mengenai SARA, kami sangat harapkan tidak terjadi, karena efeknya itu berpengaruh langsung terhadap pelaku ekonomi," kata Hariyadi.
Selain itu, Apindo juga menyoroti dua hal yang berpotensi menjadi penghaambat kinerja dunia usaha pada 2018, selain faktor eksternal dan global yang berada di luar kemampuan pemerintah untuk mengaturnya. Poin pertama adalah, kebijakan kementerian dan menteri yang kontradiktif dan bertentangan dengan spirit penyederhanaan regulasi.
Poin kedua adalah, perkembangan regulasi di daerah yang belum berjalan searah dan seiring dengan semangat pemerintah pusat sebagai bagian dari proses reformasi struktural.
Apindo juga mencatat beberapa isu strategis yang dapat menumbuhkan optimisme dunia usaha terhadap perekonomian 2018. Isu paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah hingga akhir 2017 meski masih terbelenggu ribuan regulasi, jika diimplementasikan akan menjadi harapan bagi dunia usaha.
Salah satunya adalah terkait Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Apabila masalah birokrasi perizinan usaha bisa diselesaikan melalui satu kali registrasi online, maka hal tersebut dinilai mampu meningkatkan daya saing dunia usaha di Indonesia. (Ant/icl)
