JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-- Pengamat politik dari Charta Politica Yunarto Wijaya melihat surat penunjukan Aziz Syamsuddin dinilai sebagai upaya Novanto mempertahankan kekuasaan untuk melindungi dirinya dari jeratan hukum e-KTP. Jika ingin dipercaya rakyat, DPP Golkar harus berupaya melawan jejak-jejak Novanto di DPR dan internal Golkar.

Dalam penutupan masa sidang hari ini, saran Yunarto, pimpinan DPR cukup membacakan surat pengunduran diri Novanto sebagai Ketua DPR. Hal itu sambil menunggu Munaslub Golkar yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat.

"Pimpinan DPR bisa menunjuk pelaksana tugas Ketua DPR seperti saat muncul kasus Papa Minta Saham. Ini sambil menunggu pemilihan ketum Golkar yang baru," kata Yunarto ketika dihubungi Senin (12/12/2017).

Menurutnya, tidak etis jika DPR menerima surat seorang terdakwa kasus korupsi untuk menunjuk pergantian dirinya sebagai ketua Ketua DPR. Sebab, DPR sebagai lembaga terhormat yang bukan merupakan milik pribadi atau golongan tertentu saja.

Dikatakan Yunarto, penunjukan Azis Syamsudin sebagai Ketua DPR oleh Novanto memperlihatkan bahwa Golkar dan DPR miliknya Novanto. Dalam penunjukan Ketua DPR, kata dia, seharusnya DPP Partai Golkar merapatkannya secara kolektif kolegial.

"Bagaimana mungkin Ketua lembaga tinggi negara sekelas DPR ditunjuk oleh orang yang berada dalam penjara. Ini sangat tidak etis," katanya.

Fraksi-fraksi lainnya di DPR juga harus berupaya menolak surat Novanto tersebut. Sebab, bila hal itu tak dianulir maka kredibilitas lembaga DPR akan semakin terdegradasi.

"Dari sisi DPR ini tantangan. Kalau DPR meloloskan ini maka sama saja mempertontonkan yang salah. DPR sekarang ini sudah ada pada titik nadir. DPR tak boleh dikuasai orang tertentu," katanya.

Sementara dari sisi partai, Golkar harus berupaya membuang imit bahwa partai itu dikuasai seseorang. Momen Munaslub harus sebagai wadah memperbaiki citra Golkar di mata publik.(dia)