JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham tak menyoal jika dalam Munaslub nanti ada usulan aklamasi.

Munaslub Golkar direncanakan akana digelar 18-19 Desember 2017 untuk memilih Ketum Golkar menggantikan Setya Novanto, yang menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP.

"Aklamasi bukan hal yang tabu di Golkar, jika kita lihat hakikat di Golkar itu justru kegotongroyongan, kebersamaan, aklamasi, musyawarah mufakat itu bukan suatu yang tabu di kita," kata Idrus di Hotel Peninsula, Jakarta Barat, Selasa (12/12/2017).

Idrus mengatakan, banyak alasan mengapa aklamasi harus dilakukan di pemilihan Ketum Golkar.

"Saya kira itu faktor-faktor salah satunya agenda politik kedepan," katanya.

Tetapi, kata dia, aklamasi harus melalui proses yang demokratis dan tidak boleh ada tekanan.

"Bukan aklamasi yang bisa mempengaruhi, tetapi aklamasi yang dicapai, tetapi harus dalam kerangka bagaimana proses yang demokratis itu proses yang berhak itu, dan proses yang berkualitas, itu harus ada jaminan," katanya.

Bahkan, terang Idrus, proses aklamasi sudah diatur dalam Pancasila sila keempat.

"Jadi sampai ada suatu ketika ada aklamasi itu bukan haram itu, itu bukan barang haram. Di Indonesia pun sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi semua itu diatur," tandasnya.

Sebelumnya, banyak dorongan agar Airlangga Hartanto dipilih secara aklamasi untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar untuk mengantikan posisi Setya Novanto.(yn)