JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Hingga Maret 2017, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 10,64%. Jumlah penduduk miskin per Maret 2017 tercatat 27,77 juta orang.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pemerintah memiliki sejumlah cara menekan tingkat kemiskinan untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satunya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah bahkan pelosok.

Pembangunan infrastruktur memberikan manfaat tidak hanya kepada masyarakat kelas menengah atau atas yang menikmatinya, masyarakat kelas bawah juga merasakan manfaatnya langsung dengan terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur yang terbilang cukup masif.

"Pekerja infrastruktur saat awal dikembangkan diperlukan kelompok bawah. Kalau dia sudah selesai siapa paling bisa memanfaatkannya boleh jadi bukan kelompok bawah," kata Darmin dalam Sarasehan 100 Ekonom di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2017).

Selain itu, pendistribusian lahan juga menjadi hal penting untuk mengurangi kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kehadiran lahan, maka produktivitas masyarakat bisa meningkat dengan dimanfaatkan misalnya untuk lahan pertanian.

Dalam hal ini, pemerintah mempersiapkan program perhutanan sosial. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola lahan yang dimiliki pemerintah selama 35 tahun secara produktif yang diawasi per lima tahun.

"Lahan ini yang kita siapkan sekarang berjalan yang sebut perhutanan sosial. Bukan bagi-bagi lahan, tapi beri akses kepada rakyat. Dulu sudah ada tapi tidak diatur dengan baik. Boleh 30-35 tahun, 5 tahun review," kata Darmin.

Selain itu, pemerintah juga fokus meningkatkan keahlian lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kurikulum SMK, kata Darmin, perlu diubah agar mampu bersaing di dunia kerja.

Selain itu, program pemagangan untuk siswa-siswi SMK perlu digalakkan agar sesuai dengan kebutuhan industri. Program pemagangan diharapkan bisa mengurangi tingkat pengangguran dari lulusan SMK yang tinggi.

"Paling-paling di kelas 30%, praktik 30%, magang 30%. Magang perlu industri perlu itu, enggak bisa di laboratorium harus bekerja sesuai apa yang mau dituju," ujar Darmin. (aim)