JAKARTA (TERPONGSENAYAN)--Menjelang pergantian tahun PD Pasar Jaya menjabarkan capaian-capaian dan kinerja yang telah dilakukan sepanjang 2017.

Selain memaparkan capaian kinerja, seluruh jajaran Direksi PD Pasar Jaya satu persatu juga memaparkan Rencana Kerja Perusahaan (RKP) di tahun 2018.
‎
Hal ini disosialisasikan, dalam rangka komitmen PD Pasar Jaya sebagai salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemprov DKI, yang selalu mendukung keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Khususnya pada para pedagang di Ibu Kota DKI Jakarta.

Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasrudin memaparkan kinerja PD Pasar Jaya selama ini tetap mengacu pada tiga pilar, yaitu pengelolaan area pasar, membina pedagang pasar, ikut membantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di wilayah DKI Jakarta.
‎
Paparan pertama diawali dengan penyampaian progres pembangunan pasar oleh‎ Direktur Utama PD Pasar Jaya, Arief Nasrudin.

Menurutnya, progres pembangunan pasar yang berada di bawah naungan perusahaan plat merah yang dipimpinnya tahun ini cukup baik.

Sepanjang tahun 2017 ini, kata Arief, PD Pasar Jaya telah melaksanakan revitalisasi 10 pasar rakyat bersubsidi, yaitu Pasar Pelita, Pasar Walang Baru, Pasar Sinar, Pasar Cawang Kavling, Pasar Bidadari, Pasar Karet Belakang, Pasar Gang Kancil, Pasar Sumur Batu, Pasar Waru dan Pasar Petojo Enclek.

"Alhamdulillah, yang sudah diresmikan adalah pasar Walang Baru dan Pasar Pelita, sedangkan sisanya akan diresmikan secara bertahap," kata Arief saat menggelar silaturami bersama wartawan Balai Kota dan DPRD DKI di ruang rapat serbaguna kantor pusat PD. Pasar Jaya, Jalan Cikini Raya No. 90, Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.
‎
Arief menyatakan, saat ini sejumlah pasar yang akan direvitalisasi di tahun 2018 masih dalam tahapan perencanaan.

Selain itu,‎ salah satu keberhasilan lainnya menjaga stabilitas harga adalah tercermin dari rendahnya angka inflasi di Jakarta dibandingkan dengan angka nasional sepanjang tahun 2017,

"Selama Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, inflasi di DKI hanya 0,52 persen (month on month). Itu lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 0,66 perse (month on month),” papar Arief.

Untuk mengendalikan harga itu, kata Arief, pihaknya telah memiliki 3 mesin Controlled Atmosphere Storage (CAS) dan 1 unit Cold Storage (CS).

"Dalam 1 unit mesin CAS dapat menyimpan bawang dan cabai, misalnya, hingga 20 ton dalam waktu 6 bulan. Sedangkan 1 unit CS dapat menyimpang daging 20 ton selama 6 bulan. Ini dapat mengontrol pasokan sekaligus menjaga harga di pasar," Arief menjelaskan.

Dalam hal pengelolaan pasar, lanjut Arief, PD Pasar Jaya sejak tahun 1966 memiliki 153 pasar yang tersebar di 5 wilayah administrasi kota. Di antaranya, 79 pasar dalam kondisi baik, 27 pasar kondisi rusak ringan, dan 47 pasar yang rusak berat.

"Setelah kita cek di lapangan, yang sebenarnya kondisi kritis itu ada sekitar 47 pasar yang kondisinya harus kita perbaiki. Perbaikan fisik ini menjadi penting untuk memberikan kenyamanan kepada pedagang," beber Arief.

Dalam hal pembinaan pedagang dan pengembangan usaha, PD Pasar Jaya juga telah mendirikan pusat pekulakan atau Jakgrosir di Pasar Induk Kramat Jati.

"Di Jakgrosir sendiri difokuskan untuk para pedagang yang berada di bawah naungan PD Pasar Jaya. Mereka dapat berbelanja dengan menunjukkan Kartu Identitas Pedagang yang telah terdaftar. Untuk hal ini, PD Pasar Jaya juga telah memberikan pinjaman kepada pedagang yang memiliki kartu tersebut," tambahnya.

Lebih jauh, Arief menyampaikan, bahwa PD Pasar Jaya kedepan berencana membuka bioskop rakyat yang terjangkau bagi penerima Kartu Jakarta Pintas (KJP) Plus dan Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU).‎

Untuk tahap awal, PD Pasar Jaya akan membangun bioskop rakyat di delapan lokasi, antara lain berada di Pasar Baru, Jakarta Pusat dan Pasar Telukgong, Jakarta Utara.

Arief mengatakan, rencana tersebut bertujuan untuk mengubah stigma bioskop rakyat yang selama ini kerap dipandang negatif.

"Negatif artinya kumuh, kotor, bau dan banyak preman. Makanya, kedepan banyak hal yang akan kita perbaiki branding-nya dan Pasar Jayanya," tegas Arief.

Menurut Arief, nantinya bioskop rakyat akan beroperasi sebagaimana bioskop pada umumnya. Pemutaran film dilakukan tiap hari dengan jam yang terjadwal.

Hanya saja, pilihan film yang ditayangkan agak sedikit berbeda. Arief mengatakan, film yang diputar tidak melulu film box office, melainkan film nasional dengan berbagai genre mulai dari hiburan, drama, hingga dokumenter. "Justru kita akan usahakan film-film Indonesia," ujar Arief.

Bioskop rakyat diharapkan bisa beroperasi mulai tahun 2018. Arief menyebut, PARFI bisa membantu ide PD Pasar Jaya untuk mewujudkan bioskop rakyat tersebut mengingat PD Pasar Jaya dan PARFI kini bekerjasama sebagai operator penyelenggara pemutaran film dan manajemen operasional teater.

"Ide mikro-cinema nanti PARFI juga bisa bantu. Itulah kemudian salah satu yang menarik dan bisa menghibur masyarakat marjinal," terang Arief.

Harga tiket yang dipatok direncanakan Rp20 ribu untuk umum dan Rp15 ribu untuk pemegang KJP dan Pasukan Oranye.

"Penerima KJP dan PPSU semua sudah bisa menikmati hiburan-hiburan yang diberikan di lingkungan pasar," pungkas Arief.‎
‎
Selanjutnya, Direktur Usaha dan Pengembangan PD. Pasar Jaya, Anugrah Esa ikut menyampaikan perkembangan terbaru diversifikasi usaha yaitu Jakgrosir, Jakmart dan Mini DC.

Hingga akhir tahun 2017 Pasar Jaya telah mengoperasikan 1 Jakgrosir, 3 Mini Dc dan 8 Jakmart yang tersebar di 5 wilayah kota DKI Jakarta.

Sedangkan pada tahun 2018 akan ada penambahan Jakmart di 19 lokasi, penambahan Mini DC di 6 lokasi dan Jakgrosir di 2 lokasi.

Paparan ketiga disampaikan oleh Direktur Administrasi dan Keuangan PD. Pasar Jaya, Ramses Butar-Butar.
Penjelasan lebih disampaikan terkait keuangan perusahaan sepanjang tahun 2018 juga ikut disampaikan terkait percepatan kinerja perusahaan dari sisi sumber daya manusia dan rencana pelatihan karyawan kedepannya.

Terakhir adalah penyampaian kinerja dari Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) PD. Pasar Jaya, Muhammad Nurhavidz.

Penyampaian lebih kepada bagaimana bentuk pengawasan kinerja perusahaan yang telah dilakukan dan penerapan Good Corporate Governance (GCG). Termasuk pengawasan yang bekerjasama dengan unsur-unsur lainnya milik pemerintah.(plt)