Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Jumat, 29 Des 2017 - 16:18:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Dua Belas Bank Patungan Rp19 Triliun Biayai Proyek LRT

89LRT.jpg
LRT Jabodebek (Sumber foto : istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sebanyak 12 perbankan milik negara, swasta dan asing menyetujui kontrak pinjaman sindikasi pembiayaan pembangunan proyek kereta api ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) senilai Rp19,25 triliun.

Pinjaman tersebut berjangka waktu 15 tahun dengan opsi bisa diperpanjang untuk tiga tahun tambahan.

"Jumlah bank yang join (bergabung) banyak sekali. Yang sangat bisa diapresiasi, tidak hanya bank lokal tapi bank asing juga join," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam penandatanganan kontrak pinjaman antara PT KAI sebagai investor proyek dengan 12 perbankan, Jumat (29/12/2017).

Ke-12 perbankan itu terbagi dua konsorsium yakni Joint Mandated Lead Arranger and Bookrunner (JMLAB) yang terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga dan Sarana Multi Infrastruktur serta bank kreditur yaitu Bank DKI, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU), KEB Hana Bank, Shinhan Bank Indonesia, Bank Sumut dan Bank Mega.

Kontrak pinjaman tersebut terdiri atas Rp18,1 triliun untuk kredit investasi dan Rp1,15 triliun untuk kredit modal kerja itu dilakukan oleh Direktur Utama KAI Edi Sukmoro dan direksi masing-masing bank sindikasi.

"Dengan ini, ada kepastian penyelesaian proyek juga menjawab keraguan beberapa pihak atas kelanjutan proyek ini," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyek senilai Rp29,9 triliun itu memiliki struktur pembiayaan yang rumit karena melibatkan pembiayaan dari pihak swasta.

Kementerian Keuangan telah mengalokasikan penyertaan modal negara (PMN) untuk KAI dan Adhi Karya sebagai investor dan kontraktor proyek juga dukungan subsidi karcis.

"Pemerintah memberi jaminan atas pinjaman Rp18 triliun yang penandatanganannya dilakukan hari ini," katanya.

Ia berharap jaminan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan anggota konsorsium untuk terus mendanai.

"Kita semua bisa kawal proyek secara baik, yang penting eksekusi pelaksanaan proyek dengan waktu yang baik juga dengan biaya yang bisa tetap dijaga," katanya. (Ant/icl)

tag: #lrt  #utang-pemerintah  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...