Berita
Oleh M Anwar pada hari Jumat, 29 Des 2017 - 20:29:31 WIB
Bagikan Berita ini :
Refleksi Akhir Tahun

Zulkifli Hasan Ajak Media Redam Isu SARA

90Zulkifli-Wartawan-Parlemen.jpg
Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan persoalan bangsa dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2017 bersama para wartawan di salah satu Resto kawasan Senayan, Jumat (29/12) (Sumber foto : Humas MPR)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Indonesia segera memasuki tahun politik pada 2018. Pada tahun tersebut, akan ada 171 pemilihan kepala daerah (pilkada) serta pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada September 2018. Kampanye pun turut dimulai di tahun depan. Karena itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap pada tahun depan isu-isu seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) bisa diredam.

“Persoalan SARA, perbedaan dan keragaman sudah selesai 72 tahun lalu. Jangan lagi kita mempersoalkan agama, suku, dan latar belakang. Jangan lagi kita mempersoalkan apa yang sudah disepakati 72 tahun lalu,” katanya dalam refleksi akhir tahun bersama wartawan, di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Zulhasan, sapaan akrab Zulkifli Hasan, mengajak kalangan media cetak, online, dan elektronik, untuk meredam bersama-sama isu-isu seperti SARA. Kalangan media perlu memberikan edukasi kepada masyarakat. Jika tidak diberi edukasi, masyarakat akan mempercayai media sosial.

“Mari kita bersama-sama untuk meredam. Tugas MPR adalah menjaga persatuan. Saya berharap media membantu MPR untuk meluruskan kembali janji-janji kebangsaan,” ujarnya.

Dia juga berharap pada tahun politik nanti, kontestasi Pilkada tidak lagi mempertaruhkan segalanya. Jangan lagi pilkada menghalalkan segala cara. Pilkada adalah adu konsep dan gagasan.

“Setelah persaingan, kita harus bersatu lagi sebagai saudara,” ucapnya.

Dari berbagai diskusi, Zulhasan mengungkapkan persoalan utama bangsa adalah kesenjangan dan social distrust. Publik tidak percaya pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), partai politik (parpol), dan organisasi masyarakat (ormas) besar secara struktural. Penyebabnya, DPR, parpol, dan ormas tidak memperjuangkan apa yang dirasakan masyarakat.

Selain itu, publik juga merasakan kehilangan pengamat politik dan ekonomi yang kritis. Peran pengamat politik dan ekonomi yang kritis sudah diambil alih para ulama dan penceramah agama. Kondisi ini diperparah dengan pilkada yang menggunakan isu SARA.

“Kondisi ini melahirkan saling curiga, saling menista, dan nilai persaudaraan kebangsaan yang mulai memudar. Ini disebabkan mampetnya saluran aspirasi masyarakat,” ucapnya.(yn)

tag: #mpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...