JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemprov DKI dinilai sedang membuat ketidakpastian usaha di Jakarta. Sebab, kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang meminta untuk menunda dan membatalkan seluruh hak guna bangunan (HGB) pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dikhawatirkan justru membuat investor pengembang pulau reklamasi takut berinvestasi di Ibu Kota.
Demikian disampaikan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI, Gembong Warsono di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (11/1/2018).
Gembong menyatakan, proyek reklamasi merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga Anies tidak bisa seenaknya meminta pencabutan HGB di Pulau C,D, dan G hasil reklamasi.
"Apalagi, di sana sudah menjadi daratan, jadi berapa kerugiannya? Saya sepakat dengan BPN yang menolak permintaan Pemprov DKI," kata Gembong.
Gembong mengingatkan, bahwa proyek reklamasi tersebut terkait pemerintah pusat, Pemprov DKI, dan pelaku usaha.
Karena itu, kata dia, perlu adanya kepastian hukum untuk menjaga iklim atau kepercayaan investasi di Jakarta.
Anggota Komisi A DPRD DKI ini menambahkan, Pemprov mesti punya alasan kuat untuk meminta membatalkan izin HGB di pulau reklamasi.
Hal itu, mengingat sebelumnya Pemprov yang meminta penerbitan HGB di pulau reklamasi kepada BPN. Kemudian diberikan perizinan atas permintaan tersebut.
"Loh, kok tau-tau minta batalkan. Ya, tidak bisa begitu. Bagaimana kredibilitas BPN. Ini aneh Pemprov DKI," jelasnya.
Gembong menyatakan, jika ingin membatalkan HGB di pulau reklamasi sebaiknya tempuh upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI ini menyebut, Anies-Sandi tampak sedang melakukan evaluasi kebijakan pemerintah sebelumnya dan mencari celah kesalahan era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Karenanya, Gembong menganggap, Anies-Sandi tidak memiliki terobosan dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Saya si aneh. Ini yang minta HGB dan pembatalan HGB sama-sama Pemprov. Apa itu, namanya? Jangan rusak iklim investasi lah. Pemprov harus selaras dengan pemerintah pusat," ucap dia.
"Investasi di sana sangat besar. Jangan anggap remeh itu. Ini soal kepercayaan. Ini kan kerugian ditanggung investor," tambah dia.
Terpisah, Gubernur DKI Anies Baswedan mengaku, kecewa terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia (ART)/BPN, Sofyan Djalil yang tidak menjawab surat yang dikirim Pemprov DKI secara resmi dan justu malah melakukan konferensi pers.
"Kami hanya ingin semuanya tertib. Makanya, kami kirim surat resmi ke BPN," jelas Anies.
Anies menyebut, sejak dia berkirim surat, pihak Kementerian ATR/BPN sama sekali belum membalas surat yang dikirim secara formal.
Dia pun mengaku hanya tahu tanggapan Sofyan itu justru dari konfrensi pers dan pemberitaan di media massa.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengaku, hanya ingin menyelesaikan proses dan tata tertib dalam penyusunan perizinan pembuatan pulau buatan.
Karenanya, dia pun berharap ada dukungan dari pihak-pihak yang sebelumnya berkaitan dengan izin pembuatan pulau tersebut.
"Sekali lagi, kami hanya ingin tertib, itu saja kok," ucap Anies.
Sementara itu, pengamat politik kebijakan Universitas Nasional (Unas), Yusuf Wibisono menilai, terkait kegaduhan masalah ini perlu ada duduk bareng tiga lembaga. Yakni, Pemprov DKI, Pemerintah Pusat, dan pengembang.
"Polemik ini kalau diteruskan tidak baik. Stabiliats perlu dijaga, agar iklim usaha juga tetap terjaga," jelasnya.
"Memang, agak aneh bagi saya, Pemprov yang meminta. Tetapi, Pemprov juga yang ingin batalkan (menarik). Anies harus jaga kredibilitas Presiden dan BPN," pesan Yusuf. (icl)
