Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Jumat, 12 Jan 2018 - 18:11:58 WIB
Bagikan Berita ini :

Diduga Terlibat Korupsi E-KTP, Jokowi Diminta Tegas Kepada Yasonna

21(KabinetKerja)Yassona.jpg
Yasonna Laoly (Sumber foto : Dokumen TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Koalisi Aksi Mahasiswa dan Pemuda Untuk Pemerintahan Bersih (Kompas) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jumat (12/1/2018). Mereka meminta Presiden Joko Widodo menindak tegas para anak buahnya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.

Presidium Kompas, Yonfi Saputra menilai dugaan keterlibataan Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly dalam proyek tersebut sengat terasa. Apalagi, Yasonna juga sudah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (10/1/2017). Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sediharjo

"‎Indikasi Yasonna Laoly terlibat mega korupsi e-KTP sangat besar. Hal ini tentu jadi beban Presiden Jokowi yang ingin Nawacita dan Good Governance ditegakkan," tegas Yonfi dalam orasinya, Jumat (12/1/2018).

Selain itu, lanjut Yonfi, nama Yasonna juga sudah disebut dalam dakwaan terdakwa dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto. Yasonna Laoly sebagai anggota DPR dari fraksi PDIP diduga menerima 84.000 USD atau sekitar RP 1,1 Milliar

"Dia disebut menerima 84 ribu dolar dalam sidang Irman dan Sugiharto pada 22 juni 2017," ujar Yonfi.

"‎Dalam perkara korupsi sesuai UU Tipikor Tahun 2002, besar kecil jumlah tetap korupsi. Jadi indikasi Yasonna Laoly terlibat mega korupsi EKTP sangat besar," bebernya.

Karena itu, di akhir masa pemerintahan Jokowi pihaknya tak mau citra Kabinet Kerja menjadi negatif cuma karena ulah salah satu menterinya.

"Jangan sampai menjelang detik-detik terakhir masa pemerintahan Jokowi itu rusak hanya karena satu orang bernama Yasonna," tandasnya. (icl)

tag: #korupsi-ektp  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...