Diusulkan FPPP, Baleg Apresiasi RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren
Oleh Sahlan pada hari Jumat, 12 Jan 2018 - 20:44:59 WIB

Bagikan Berita ini :

60M-Iqbal-PPP.jpg
Sumber foto : Istimewa
M Iqbal

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Badan Legislasi (Baleg) DPR mengapresiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren yang sudah masuk dalam Prolegnas 2018. Draf usulan tersebut diajukan dari Fraksi PPP.

M. Iqbal dari Fraksi PPP sebagai pengusul mengungkapkan bahwa RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren perlu ada perbaikan. Semangat dibentuknya RUU ini menginginkan terbentuknya generasi masa depan Indonesia yang cerdas dan dibentengi dengan ilmu keagamaan untuk bisa berkompetisi dalam skala global.

"Dengan lahirnya RUU ini diharapkan generasi ke depan tidak hanya cerdas secara intelektual tapi juga memiliki kualitas moral dan spiritual," ujar Iqbal di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Pesantren, menurut dia, sudah ada jauh sebelum Indonesia Merdeka. Namun, hingga saat ini belum ada regulasi yang memperhatikan keberlangsungannya, seakan-akan pemerintah belum hadir untuk perkembangan dan kemajuan pendidikan keagamaan yang ada di Indonesia ini.

"Oleh sebab itu penting kiranya RUU ini dimaknai sebagai hadirnya negara terhadap keberlangsungan pesantren yang jumlahnya sudah mencapai ratusan ribu di Indonesia," terang politikus asal dapil Sumbar II ini.

Dalam rapat harmonisasi, politikus Golkar Misbakhun juga mendukung lahirnya RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren ini sebagai benteng Indonesia. Namun dia menekankan pengaturan dalam RUU ini lebih kepada lembaganya bukan pada jenjang dan kurikulumnya yang secara konstitusional sudah diatur dalam UU sistem pendidikan nasional.

"Jangan sampai sistem pendidikan nasional ada sub sistem sehingga sebaiknya yang kita atur ini hanyalah lembaga pendidikannya bukan kurikulumnya," tegasnya.

Sementara itu, Erfandi dari Komisi Hukum MUI mengaku senang sekaligus mengapresiasi RUU tersebut. Menurutnya, ini sebuah kemajuan dan komitmen positif dari legislatif untuk membentengi moral bangsa. Karena secara konstitusional keberadaan lembaga keagamaan dan pesantren sudah diamanahkan oleh konstitusi pasal 29 UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk memeluk dan mengembangkan ajaran agamanya.

"Saya berharap RUU ini segera disahkn ditengah-tengah kontestasi politik. Selama ini masyarakat disuguhkan dengan isu yang berbau Pilkada sedangkan isu yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat jarang dibahas," pungkasnya.(yn)

tag: #dpr  

Bagikan Berita ini :

Tanggapan Anda atas berita ini?
TSPOLING

Pembaca teropongsenayan.com yth.

Polemik Ratna Sarumpaet, dalam waktu sekejap, membuka mata-telinga dan mengejutkan banyak kalangan. Termasuk mata dan telinga para politisi.

Setelah polisi membuktikan kebohongan Ratna, dan yang bersangkutan juga mengaku berbohong, polemik pun semakin kencang. Di sisi lain, beberapa kalangan menengarai polemik kebohongan Ratna berimplikasi terhadap elektabilitas pasangan calon (paslon) peserta Pilpres 2019. Yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Anda, seperti apa dampak dari implikasi tersebut:

  • 1. Berpengaruh positif terhadap Joko Widodo-Maruf Amin
  • 2. Berpengaruh positif terhadap Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
  • 3. Tidak berpengaruh terhadap masing-masing paslon
LIHAT HASIL POLING