JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana mengimpor beras khusus sebanyak 500.000 ton. Akademi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi menilai, langkah Kemendag tersebut telat.

Pasalnya, kata Prima, pengendalian harga beras diperlukan minggu ini, namun beras impor baru tiba akhir Januari 2018.

“Impor beras sudah telat, karena bertepatan dengan mulai panen raya padi,” kata Prima dalam keterangan tertulisnya, Gandhi, Jumat (12/1/2018).

Menurut dia, kejanggalan harga beras terjadi pada awal tahun 2018, salah satunya di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Data online dirilis PIBC pada tanggal 3 Januari 2018 beras termurah dikenal beras Operasi Pasar yaitu IR-64 III masih Rp 7.800 per kilogram stabil sejak 9 November hingga 3 Januari 2018.

“Tapi tiba-taba pada tanggal 3-4 Januari naik tinggi Rp 8.400, setelah itu pada 5-8 Januari menjadi Rp 8.800, terus tanggal 9-12 Januari menjadi Rp 8.900 per kilo,” papar Prima.

Sementara itu, papar dia, stok beras harian PIBC pada periode tersebut di atas normal yaitu berkisar 32.001 hingga 47.013 ton, artinya pasokan tidak ada masalah tapi harga naik. Justru ini sumber masalahnya.

“Harusnya solusi yang ditempuh ya pengendalian harga, bukan impor,” ungkapnya.

Untuk itu, Dosen Departemen Ekonomi Sumberdaya ini mengusulkan agar harga beras medium dikendalikan dengan empat cara. Pertama, operasi pasar secara masif, bukan setengah hati. Kedua, percepat penyaluran beras Rastra untuk bulan Januari ini. Ketiga, perlancar arus distribusi dan logistik beras dengan intensifkan Satgas Pangan.

“Keempat, tidak perlu impor karena momentumnya tidak tepat,” tegasnya.

Lebih lanjut Gandhi menegaskan selama ini tidak pernah terjadi impor di saat memasuki panen raya Februari. Bila impor sekarang ini dampaknya hanya memukul petani menderita.

“Saya yakin produksi surplus, tidak perlu impor. Pernyataan mana panen, mana panen tidak perlu dipertentangkan lagi. Lha itu ada data panen di sini, di website sig.pertanian.go.id ini open akses,” tuturnya.

“Bisa dilihat semua detil sampai titik koordinat lokasi sebaran panen padi di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Kemudian, Gandhi pun menegaskan tahun ini memasuki tahun politik 2018-2019. Jadi, seharusnya pemerintah tidak membuat gaduh kondusifitas yang sudah diciptakan selama ini.

“Jangan sampai beras dijadikan komoditas politik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.(yn)