JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menilai, kebijakan impor beras yang dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK telah mengkhianati petani.

Menurut Edhy, impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand yang diklaim untuk mengamankan kebutuhan pangan dan hajat perut rakyat, serta menjaga stabilitas harga beras di pasaran merupakan alasan klasik.

Sebab, kata dia, langkah pemerintah mengimpor beras menimbulkan banyak kejanggalan dan tanda tanya, lantaran dilakukan secara tiba-tiba di saat kondisi pangan kita terbilang stabil.

"Menteri Pertanian pernah bilang tidak akan melakukan impor beras setidaknya hingga pertengahan 2018 karena produksinya mencukupi. Selain itu, pemerintah juga memiliki serapan beras 8-9 ribu ton per hari. Bahkan di beberapa daerah mengalami surplus beras. Impor beras adalah bentuk mengkhianati petani kita sendiri," kata Edhy saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Bahkan, tambah Edhy, beberapa waktu lalu, pemerintah berani tidak melakukan impor beras meski musim kemarau melanda.

"Kenapa saat kondisi iklim sedang normal seperti sekarang ini malah melakukan impor beras besar-besaran? Ada apa di balik semua ini?," jelasnya.

Tak hanya itu, terang politisi Gerindra ini, pada tahun 2015 pemerintah pernah melakukan impor beras, sehingga kebijakan yang ada sekarang dianggap tidak rasional. Mengingat, anggaran yang dimiliki pemerintah untuk sektor pertanian jauh lebih besar dari sebelumnya.

"Seharusnya dengan meningkatnya anggaran, pemerintah punya kemampuan menjaga ketersediaan pangan tanpa melakukan impor. Menurut saya, penambahan anggaran tidak mengubah hasil pencapaian karena masih melakukan impor beras," tuturnya.

Dan parahnya, tegas Edhy, dirinya merasa aneh impor beras kali ini tidak ditangani Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), tapi dipercayakan kepada Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

"Padahal dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018, persoalan seperti ini menjadi domain Bulog. Apakah PPI memiliki infrastruktur yang lebih memadai dari Bulog? Apakah PPI lebih mengerti persoalan beras daripada Bulog? Atau ada kepentingan lain di balik semua ini?," paparnya.(yn)