JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Mantan Menteri Pertanian di era kabinet Indonesia bersatu, Anton Apriyantono mengatakan, persoalan terbesar dalam rencana impor beras adalah soal data produksi dan konsumsi yang seringkali tidak akurat. Akibatnya, sering kali menyulitkan dalam mengambil kebijakan.

"Masalah utamanya adalah dalam metode pengambilan data tersebut yang masih jauh dari ideal. Dulu masih lebih baik karena di tingkat bawah masih ada mantri tani dan mantri statistik. Sekarang mantri tani sudah langka seiring dengan berubahnya sistem pemerintahan," ujar Anton kepada wartawan di Jakarta, Rabu, (17/1/2018).

Menurutnya, pengumpulan data luas panen yang dilakukan di era pemerintahan saat ini juga masih sebatas kira- kira. Padahal, saat ini perubahan luas sawah cepat sekali dan berakibat berkurangnya konversi lahan sawah.

"Sementara itu mantri statistik juga berkurang sejak era otonomi, padahal mereka harus bekerjasama dengan mantri tani untuk melakukan produksi per petak untuk menentukan produksi per Ha," katanya.

Belum lagi, lanjut Anton, di era pemerintahan saat ini ada dorongan untuk tidak mau disebut tidak berprestasi. Sehingga, ujar Anton, bisa dibayangkan bagaimana carut marutnya data tersebut.

"Oleh karena data tidak bisa dijadikan pegangan sepenuhnya maka pergerakan harga dan supply di pasar yang lebih dijadikan dasar. Jika harga beras naik terus, maka itu menunjukkan supply yang berkurang," katanya.

"Dan secara perkiraan, kita memang kesulitan memenuhi kebutuhan beras karena sawah berkurang terus sementara penduduk naik terus," pungkas Anton.

Untuk diketahui, harga beras kembali melambung di tahun 2018. Untuk mengatasi tingginya masalah ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya memutuskan membuka keran impor beras sebanyak 500 ribu ton.

Kendati demikian, Kementerian Pertanian, beranggapan bahwa impor tidak perlu dilakukan lantaran saat ini Indonesia sedang mengalami ketersediaan produksi beras sebesar 329, 3 ribu ton. (icl)