Perusda adalah perusahaan daerah yang fungsinya sebagai pelayanan umum dan sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun belakangan, Perusda di beberapa daerah kerap kali diberitakan media sebagai sarang, tempat mereka para oknum menyiasati keuangan daerah sebagai lahan korupsi yang empuk. Oleh karena itu kami memantau terus pergerakan mereka terutama perusda-perusda yang bergerak di bidang tambang dan energi.

Memasuki musim Pilkada, nasib Perusda berpotensi jadi ATM Kepala Daerah setempat yang ikut perhelatan pesta demokrasi. Baik apakah sebagai petahana atau bertarung ditingkat lebih tinggi.

Banyak daerah potensial Migas dan Minerba di Indonesia salah satunya di Riau. Dalam agenda politik nasional Riau masuk dalam jadwal terselenggaranya Pilkada tingkat Provinsi. Kondisi ini patut diwaspadai agar Perusda tidak disalahgunakan dengan segala modus kapitalisasi ilegal oleh salah satu atau lebih pasangan calon.

Berkaca pada pengalaman sebelumnya didaerah lain sering ada upaya pemanfaatan Perusda/BUMD oleh oknum Kepala Daerah yang ikut Pilkada sebagai petahana atau tingkat lanjut. Modusnya dengan melakukan personil ditingkat menengah seperti tingkat General Manager hingga Direksi.

Dalam monitoring kami Riau termasuk berpotensi terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang di wilayah BUMD atau Perusda. Harapan kita mudah-mudahan tidak terjadi. Namun jika terjadi dengan indikasi seperti terjadinya pergantian personil dalam masa pilkada terhadap Perusda, itu patut di curigai.

Kami rasa KPK atau pihak Aparat terkai patut memantau.(*)