JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Penasehat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik menanggapi santai terkait penggalangan hak interpelasi yang dimotori Fraksi NasDem.
Bahkan, Taufik mempersilahkan Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Bestari Barus menggalang kekuatan untuk melakukan interpelasi kepada Gubernur DKI Anies Baswedan lantaran kebijakan dinilai merugikan sopir angkot di Tanah Abang.
"Silahkan saja, itu (interpelasi) hak dewan. Asalkan, syaratnya terpenuhi. Kami (Gerindra) tidak akan melarang-larang. Namanya juga orang usaha," kata Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD Jakarta, saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (22/1/2018).
Hanya saja, Taufik mengingatkan, jangan sampai gara-gara ngebet interpelasi Anies malah ini citra lembaga DPRD sebagai wakil rakyat jadi rusak.
"Makanya hati-hati. Nanti bisa-bisa wakil rakyat dicap tidak pro rakyat. Itu (PKL) kan keberpihakan Pak Anies kepada rakyat kecil, kok sekarang dewan menentang. Rakyat ntar bingung lho," pesan Taufik.
Sebab, dalam pandangan Taufik, semua kebijakan Anies adalah jelas merupakan kebijakan pro rakyat yang harus didukung.
"Kemarin (Minggu) saya baru datang dari lokasi, di Jalan Jatibaru. Semuanya sumringah dan senang kok, mereka perekonomiannya meningkat," terang Taufik.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Jakarta, Bestari Barus mengaku bahwa saat ini pihaknya sedang menggalang kekuatan untuk melakukan interpelasi kepada Gubernur Anies terkait kebijakan-kebijakannya yang menimbulkan pro kontra termasuk soal PKL Tanah Abang.
"Jadi perlu diketahui semuanya, kami disini sebagai wakil rakyat Jakarta tidak berdiam diri. Kami akan segera menindaklanjuti keluhan para sopir angkot itu dengan menggalang kekuatan politik bersama fraksi lainnya," kata Bestari saat menerima perwakilan demonstran sopir angkot Tanah Abang.
Bestari menyampaikan, bukan tidak mungkin anggota DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelasi hingga hak angket terkait kebijakan Pemprov DKI yang dianggap menyulitkan sejumlah pihak.
Menurut Bestari, cukup banyak aturan yang ditabrak oleh kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kalau ini mengemukan, suatu hari nanti kami (berpeluang) sepakat akan melakukan interpelasi kepada Gubernur. Kami juga akan minta klarifikasi dan akan menegur Saudara Gubernur yang menyelesaikan suatu masalah tapi menciptakan masalah baru," ujar Bestari.
Diketahui, Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang ditutup Pemprov DKI Jakarta sejak pertengahan Desember lalu. Penutupan dilakukan untuk mengakomodasi para PKL agar bisa berjualan di kawasan sekitar. (icl)
