Godok Biaya Haji, DPR-Pemerintah Bentuk Panja BPIH 2018
Oleh mandra pradipta pada hari Selasa, 23 Jan 2018 - 05:34:00 WIB

Bagikan Berita ini :

28haji.jpg
Sumber foto : ist
Ilustrasi Ibadah Haji

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR membentuk panitia kerja untuk membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1439 Hijriyah/ 2018 Masehi.

Panja tersebut segera memulai pembahasan BPIH 1439 Hijriyah/ 2018 Masehi. "Harapan kami panja bisa sesegera mungkin bisa dilaksanakan agar dapat penetapan berapa besaran BPIH," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Senin (22/1/2018).

Pembentukan Panja BPIH 2018 itu merupakan salah satu kesimpulan dari Rapat Kerja Menteri Agama dengan Komisi VIII DPR RI pada Senin.

Panja tersebut membahas Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438H/2017M dan Pembicaraan Pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1439 H/2018 M.

Lukman belum dapat memastikan waktu Panja BPIH 2018 bekerja. Akan tetapi, dia berharap panja tersebut bisa segera membahas BPIH sehingga calon jamaah segera mendapatkan kepastian soal waktu pembayaran ongkos naik haji.

"Semakin cepat BPIH ditetapkan semakin ada kepastian bagi calon jamaah haji tahun ini untuk melunasi BPIH," kata dia.

Dari segi Kemenag sebagai penyelenggara ibadah haji, lanjut dia, tentu dengan penetapan BPIH 2018 yang cepat akan semakin memperluas waktu operator dalam menyiapkan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan haji tahun ini.

BPIH, kata dia, memiliki banyak variabel sehingga menentukan besarannya. BPIH terkait dengan komponen-komponen seperti akomodasi, transportasi, pemondokan dan lainnya.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengatakan DPR dan panja akan mendalami usulan BPIH dari pemerintah seperti tingkat rasionalitas usulan besaran BPIH tahun 1439 H/ 2018 M. (plt)

tag: #haji  

Bagikan Berita ini :

Tanggapan Anda atas berita ini?
TSPOLING

Pembaca teropongsenayan.com yth.

Polemik Ratna Sarumpaet, dalam waktu sekejap, membuka mata-telinga dan mengejutkan banyak kalangan. Termasuk mata dan telinga para politisi.

Setelah polisi membuktikan kebohongan Ratna, dan yang bersangkutan juga mengaku berbohong, polemik pun semakin kencang. Di sisi lain, beberapa kalangan menengarai polemik kebohongan Ratna berimplikasi terhadap elektabilitas pasangan calon (paslon) peserta Pilpres 2019. Yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Anda, seperti apa dampak dari implikasi tersebut:

  • 1. Berpengaruh positif terhadap Joko Widodo-Maruf Amin
  • 2. Berpengaruh positif terhadap Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
  • 3. Tidak berpengaruh terhadap masing-masing paslon
LIHAT HASIL POLING