SEMARANG (TEROPONGSENAYAN)-- Pembangunan energi hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang korup, tidak jujur, dan mementingkan kepentingan kelompok di atas kepentingan nasional sulit melaksanakan pembangunan energi.
Bakal calon gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said mengungkapkan hal itu saat menjadi pembicara dalam seminar nasional bertema Masa Depan Energi dan Sumber Daya Alam/Mineral di Jawa Tengah, yang diselenggarakan Dewan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, Rabu (24/1/2018).
Pak Dirman menyampaikan, pemimpin yang tidak bersih hanya berpikir jangka pendek. Sementara pembangunan energi adalah pekerjaan jangka panjang. Belum tentu selesai satu periode masa pemerintahan.
“Karena itu jika menggunakan kalender Pemilu, yang lima tahunan, pembangunan energi tidak pernah akan bisa dilaksanakan. Pembangunan energi harus berpikir untuk generasi mendatang,” tandas Pak Dirman.
Pak Dirman berpendapat, menghadapi ancaman habisnya energi fosil, maka sudah sepatutnya energi baru terbarukan (EBT) didorong guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) bauran energi nasional, tahun 2025 kontribusi EBT diharapkan mencapai 23 persen.
“Namun target tersebut nampaknya sulit dicapai karena hinga akhir tahun 2017 baurannya baru mencapai sekitar 9 persen. Dengan tingkat pertumbuhan EBT rata-rata hanya 0,54 persen per tahun sulit target bauran 23 persen tahun 2025 tercapai,” urai Pak Dirman.
Saat menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pak Dirman sangat mendorong pembangunan EBT. Meskipun saat itu dia mendapat tentangan karena mahalnya investasi untuk membangun pembangkit EBT.
“Mahal karena kapasitas yang dibangun masih kecil. Kalau kapasitasnya besar dalam jangka panjang akan murah, dan mengurangi ketergantungan pada BBM impor,” terang dia.
Pak Dirman bertekad, jika terpilih sebagai gubernur dia akan meningkatkan bauran EBT dalam pemanfaatan energi di Jateng. Saat ini bauran EBT di Jateng baru 4 persen dari 7.299 megawatt atau sekitar 337 megawatt. Masih jauh di bawah ratas-rata nasional yang 9 persen.
“Kalau dipilih rakyat Jateng jadi gubernur saya akan panggil para pengusaha pembangkit listrik untuk meningkatkan bauran EBT di pembangkitnya. Saya kira kalau pemimpinnya jujur, tidak punya kepentingan pribadi dan kelompok, pengusaha akan nurut,” imbuh Pak Dirman.
Dunia usaha, lanjut dia, pada dasarnya akan ikut aturan pemerintah. Asal pemerintahnya bersih dan semata bekerja untuk kepentingan rakyat.(dia/rls)
