Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Kamis, 25 Jan 2018 - 15:02:31 WIB
Bagikan Berita ini :

Terancam Jadi Partai Guram, Ini Kata Politisi Hanura

85dadang.jpg
Dadang Rusdiana (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan lima partai politik yang ada saat ini terancam tidak lolos masuk parlemen, salah satunya adalah Partai Hanura.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana menanggapi hal itu, ia meminta agar konflik yang terjadi tidak berkepanjangan dan segera melakukan kerja-kerja politik agar meningkatkan elektabilitas.

"Tentunya rekonsiliasi menjadi modal dasar kita bangkit melewati ambang batas 4 persen," ujar Dadang di komplek parlemen, Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Lanjutnya, ia juga meminta kubu Oesman Sapta Odang (OSO) segera menghentikan pemecatan-pemecatan ditataran pengurus daerah.

"Pemecatan melalui musdalub dan muscablub harus dihentikan. Kalau tidak Hanura akan keropos, karena yg dipecat tentu memiliki jaringan dan massa ril. Oleh karena itu semua fihak harus bisa menahan diri," terangnya.

Ia pun mempercayai jika rekonsiliasi terwujud maka kebangkitan Partai Hanura akan terwujud. "Saya optimis kalau rekonsiliasi dilakukan dengan serius, kedua belah berada pada posisi setara, tidak ada yg merasa menang, dan tidak ada fihak yg dikalahkan, maka Hanura bisa bangkit," tandasnya.

Diketahui lima partai politik lama yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini terancam tak lolos kembali ke parlemen pada periode selanjutnya. Hal ini diketahui berdasarkan Survei Lingkaran Survei Indonesia Januari 2018.

"PPP, Nasdem, PKS, PAN, dan Hanura istilahnya masih ngeri-ngeri sedap untuk bisa lolos parliamentary threshold 2019," kata peneliti LSI Rully Akbar saat merilis hasil surveinya di Kantor LSI, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Untuk mendapatkan kursi di DPR, partai politik harus meraih minimal 4 persen suara sah nasional pada pemilu legislatif 2019 mendatang.

Namun, hasil survei itu menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan bagi PPP, Nasdem, PKS, PAN, dan Hanura. Suara partai-partai yang sudah berpengalaman di pemilu sebelumnya itu berada di bawah ambang batas.

PPP mendapatkan 3,5 persen, PKS 3,8 persen, PAN 2,0 persen, dan Hanura 0,7 persen. Hanya Nasdem yang perolehan suaranya sedikit di atas ambang batas, yakni 4,2 persen.

Namun, karena margin of error survei ini 2,9 persen, maka perolehan Nasdem masih tergolong riskan untuk tak lolos ambang batas parlemen 4 persen.

"Empat persen bukan angka yang kecil untuk partai-partai lama, untuk bisa masuk kembali ke arena," kata Rully.

Sementara partai-partai baru dan partai lama di luar DPR juga tak ada yang berhasil melewati ambang batas.

PKPI hanya memperoleh 0,2 persen, sementara PBB 0,3 persen. Kedua partai ini sudah mengikuti pemilu pada 2014 lalu, tetapi gagal mendapatkan kursi di DPR.

"Jika perolehan suaranya tak berubah, pada pemilu 2019 kedua partai ini akan bernasib sama," kata Rully.

Sementara di barisan partai baru, PSI mendapat 0,3 persen dan Perindo 3,0 persen. Menurut Rully, suara Perindo cukup tinggi karena berhasil memanfaatkan media yang dimiliki oleh ketua umumnya, Hary Tanoesoedibjo. Namun, ia menilai, masih sulit bagi Perindo untuk menembus ambang batas 4 persen.

"Partai-partai baru dan papan bawah terancam tak lolos ambang batas parlemen, kecuali ada isu big bang (fenomena politik yang luar biasa) dan ada magnet tokoh yang kuat," kata Rully.

Survei dilakukan pada 7-14 Januari 2014 dengan responden sebanyak 1.200 orang yang dipilih berdasarkan multistage random sampling. Wawancara tatap muka dengan responden dilakukan serentak di 34 provinsi dari tanggal 7 sampai tanggal 14 Januari 2018. Margin of error survei ini adalah plus minus 2,9 persen. (icl)

tag: #partai-hanura  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...